Kementerian ESDM Listriki 5.487 Rumah di Kalimantan Barat

Sementara itu, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengungkapkan, BPBL adalah program terobosan dari Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). “Selain program BPBL, Kementerian ESDM juga mempercepat penyediaan listrik di wilayah yang belum ada jaringan listriknya,” tuturnya.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengatakan, terselenggaranya Program BPBL adalah hasil kerja sama dari berbagai pihak. “Berkat support (dukungan) dan semangat dari pemerintah, PT PLN (Perusahaan Listrik Negara) dan segenap kepala desa di setiap daerah dan tim di lapangan yang sudah bekerja di lapangan dapat mendorong kemajuan di Kalimantan Barat,” ujarnya.

Hingga semester II-2022, rasio elektrifikasi rumah tangga di Indonesia mencapai 99,56 persen. Dari data tersebut, masih ada 347.141 rumah tangga yang belum teraliri listrik. Sebagian besarnya tersebar di kawasan 3T.

Tahun ini Kementerian ESDM menargetkan 80.000 rumah tangga di 22 provinsi mendapatkan BPBL yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerima BPBL mendapatkan instalasi listrik berupa tiga titik lampu dan satu kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi Sertifikat Laik Operasi (SLO), penyambungan listrik ke PLN, dan token listrik pertama.

PLN mendapat penugasan dari pemerintah untuk melaksanakan Program BPBL tahun ini. Dalam eksekusinya, PLN berkoordinasi dengan berbagai pihak serta menyiapkan infrastruktur teknologi informasi sebagai pendukung program tersebut. “Untuk menjalankan penugasan ini kami telah menyiapkan sistem informasi yang dibutuhkan,” ucap Direktur Retail dan Niaga PT PLN Edi Srimulyanti.