IDSDB Perkuat Agenda Pembangunan Berkelanjutan Indonesia
Dari 415 kabupaten yang ada di Indonesia (kecuali Kepulauan Seribu karena beda karakteristik pemerintahan), baru 183 kabupaten yang memiliki ketersediaan data 100 persen untuk 34 indikator yang digunakan. Sedangkan 387 kabupaten lainnya masih di bawah 80 persen. Data yang belum tersedia secara lengkap terutama terkait lingkungan, seperti indeks kualitas air, udara, dan tutupan lahan.
Dalam hal kelengkapan data tersebut, tim IDSDB menandai peta dengan warna hijau dan kuning. Hijau untuk daerah yang sudah 100 persen memiiliki kelengkapan data dan kuning untuk daerah yang masing memiliki kelengkapan data di kisaran 80 persen.
Berdasarkan peta tersebut, terlihat bahwa Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian tengah berwarna hijau yang menunjukkan kelengkapan data yang baik. Sedangkan Indonesia bagian timur berwarna kuning yang berarti kelengkapan datanya masih perlu ditingkatkan.
Edwin menambahkan untuk bisa memiliki daya saing yang tinggi, pemerintah daerah terkait harus menyeimbangkan keempat pilar yang ada. “Pilar ekonomi bagus, sosial bagus, tata kelola bagus, tapi lingkungan rendah, maka daya saingnya juga rendah. Keempat pilar itu harus seimbang sehingga betul-betul terwujud kehidupan yang berkelanjutan,” jelas Edwin.
Tim IDSDB memetakan empat faktor pendukung dan penghambat daya saing berkelanjutan di Indonesia. Pertama, soal political will atau kemauan politik. Jika pemerintah berkomitmen menyediakan data dan informasi, maka ini menjadi dukungan meningkatkan daya saing. Namun jika pemerintah enggan melengkapi data, maka ini jadi penghambat.
Kedua, terkait komitmen anggaran penyediaan data oleh pemerintah daerah. Ketiga, dukungan infrastruktur digital untuk pengumpulan data. Serta keempat, terkait ketersediaan sumber daya manusia yang mumpuni untuk memahami data beserta metodologinya.
Koordinator Penelitian dan Pengukuran Riset, Teknologi dan Inovasi Deputi Kebijakan Riset dan Inovasi Yudi Widiyanto dalam kesempatan yang sama menegaskan bahwa kemauan politik merupakan modal utama. “Dari sini pemerintah akan melakukan perencanaan yang baik dan matang, sehingga bisa dimplementasikan secara optimal,” tutur Yudi.
Kepala Bappeda Badung I Made Wira Dharmajaya menyatakan, perlu ada dana insentif daerah dengan penilaian instrumen kinerja untuk kemudian memetakan perencanaan pembangunan daerah. “Kami sudah melakukan ini dan tertuang dalam RPJMD 2021-2026,” papar Made.
Untuk bisa memiliki daya dorong yang kuat, Edwin menyebutkan, harus ada undang-undang dan peraturan daerah sebagai justifikasi alokasi pos anggaran daerah. “Dengan ini Gubernur akan memiliki tugas khusus untuk mengarahkan kabupaten merilis Rencana Aksi Daerah dan IDSDB bisa jadi acuan,” pungkas Edwin.
