Kemendag Pastikan Kebijakan Rasio Hak Ekspor CPO Tetap 1:8

Nadya Zahira
28 November 2022, 18:08
ekspor, ekspor cpo, kemendag, cpo
Muhammad Zaenuddin|Katadata
Pekerja memuat hasil perkebunan kelapa sawit di Medang Sari, Kecamatan Arut Selatan, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, Jumat (19/8). Petani belum menikmati efek positif dari pembebasan pungutan ekspor minyak sawit mentah yang sudah dirasakan para pelaku industri kelapa sawit sejak 15 Juli 2022. Harga tandan buah segar atau TBS petani masih di bawah Rp 1.500 per kilogram dan ada pula pabrik yang belum mau menampung hasil panen mereka dengan alasan tangki minyak sawit mentah atau CPO penuh.

Kementerian Perdagangan atau Kemendag menyatakan bahwa saat ini ketentuan rasio kuota hak ekspor pada produk minyak sawit mentah atau CPO dan produk turunannya yang sudah berlaku sejak tahun ini, tidak mengalami perubahan. 

Plt. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Didi Sumedi mengatakan ketentuannya tetap sebesar delapan kali dari besaran hasil validasi, terhadap pelaksanaan pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) untuk CPO, dan/atau minyak goreng yang dilaporkan melalui sistem informasi minyak goreng curah atau SIMIRAH.

Hal tersebut Kemendag sampaikan, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak ada perubahan sama sekali, yaitu tetap 1:8. Pemerintah juga belum berencana melakukan perubahan rasio kuota hak ekspor menjadi 1:9, atau perubahan lainnya dalam waktu dekat.

Keputusan mempertahankan rasio hak kuota ekspor CPO tersebut dilakukan dengan melihat kondisi ketersediaan minyak goreng di pasar domestik yang masih mencukupi. Selain itu, mengacu pada tingkat harga yang stabil, serta terjangkau oleh masyarakat. 

"Informasi lain di luar ketentuan tersebut adalah hoaks dan tidak benar,” ujar Didi dalam keterangan resmi, Senin (28/11). 

Aturan tersebut juga diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Penerapan Rasio Pengali sebagai Dasar Penetapan Hak Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil yang mulai berlaku sejak November 2022. 

Dalam aturan itu, disebutkan ketentuan rasio kuota hak ekspor CPO dan produk turunannya, saat ini berlaku sebesar delapan kali dari besaran hasil validasi terhadap pelaksanaan DMO untuk CPO dan/atau minyak goreng yang dilaporkan melalui SIMIRAH. Itu sebagai dasar penetapan Hak Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil. 

Sementara itu, keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Nomor 18 Tahun 2022 itu merupakan aturan pelaksana, dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Rakyat dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Crude Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Oil, Refined, Bleached, And Deodorized Palm Olein, dan Used Cooking Oil.

Melansir Investing, harga CPO di pasar spot Rotterdam tercatat mengalami penurunan 2,27% dari perdagangan sebelumnya, ke level US$ 1.075 per metrik ton, Jumat (25/11). Harga CPO sempat menyentuh level tertingginya US$ 2.010 per metrik ton pada Rabu, 9 Maret 2022.

 

Reporter: Nadya Zahira
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait