Mengintip Strategi PDIP Jelang Pilpres: Saat Ketum Tunggu Momentum
Mesin Politik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mulai memanas jelang pelaksanaan pemilihan presiden 2024 mendatang. Alasannya, presiden Joko Widodo yang merupakan kader PDIP telah menjabat selama dua periode. Sesuai konstitusi, Jokowi hanya bisa maju sebagai presiden selama dua periode.
Pada Sabtu (8/10), bertempat di Istana Batutulis Bogor, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri bertemu langsung dengan Jokowi. Di hari yang sama, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDIP, Puan Maharani juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di kawasan Monas Jakarta. Puan adalah putri kandung Megawati.
Meski tidak disampaikan secara eksplisit, pertemuan para tokoh sentra PDIP itu tak bisa lepas dari upaya mempersiapkan pemilu dan pilpres 2024. Kemarin Senin (10/10), di Istana Negara Jokowi membenarkan hal itu.
"Kami nggak mungkin tutupi itu," kata Jokowi. Meski demikian, Presiden tak menjelaskan detail persoalan yang dibahas.
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto berkelit ihwal pertemuan Megawati dan Jokowi. Menurut dia tidak ada pembicaraan yang mengerucut pada pencapresan. Meski begitu ia tak menampik bahwa dalam pertemuan itu kedua tokoh membicarakan estafet kepemimpinan bangsa usai Jokowi lengser dari kursi presiden.
Bagi PDIP, pemilu 2024 adalah momentum dalam mempersiapkan pemimpin bangsa. Oleh karena itu, Hasto mengatakan PDI Perjuangan mencari sosok yang mampu mengemban tanggung jawab itu. Sedangkan ihwal calon yang akan diusung, meski mengaku telah bertanya langsung pada Megawati usai bertemu Jokowi, Hasto mengatakan masih belum dapat arahan.
"Saya tanyakan ke Ibu Mega, bagaimana pencapresan? Ibu Mega hanya jawab, sabar saja, tunggu saatnya," ujar Hasto seperti dikutip dari Antara.
Meski belum menunjuk siapa sosok yang akan diusung PDIP, saat menjadi pembicara dalam diskusi Election Corner bertema "Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024" di Fisipol UGM Yogyakarta, kemarin mengatakan partainya kemungkinan baru akan mengumumkan sosok capres pada Juni 2023.
Pemilihan waktu menurut dia didasarkan pada pengalaman dalam kontestasi pilpres beberapa periode terakhir. Sesuai jadwal pemilu yang telah dirilis Komisi Pemilihan Umum, jadwal pendaftaran capres peserta pilpres 2024 adalah pada Oktober 2023. Dengan begitu pengumuman capres dari PDIP tidak akan terlalu jauh dari masa pendaftaran. Selain itu Juni menjadi bulan yang bernilai historis bagi PDIP lantaran merupakan bulan lahirnya Bung Karno.
"Tahapan pemilu masih Oktober tahun depan, pencapresan kita terus berdialektika," ujarnya.
Sosok Capres Pilihan PDIP
PDIP, kata Hasto, saat ini tengah menyiapkan sosok Capres 2024 yang berani mengambil keputusan dan memiliki rekam jejak yang kuat. Calon presiden yang disiapkan juga harus mampu membawa Indonesia memimpin bangsa-bangsa di dunia.
Tidak hanya itu, Hasto menyampaikan bahwa capres yang diusung harus sosok pemimpin yang mendapat dukungan kekuatan kolektif parpol dan gabungan parpol. Hal ini penting untuk menghindarkan pemerintahan yang kuat dari terpaan "tsunami" politik seperti awal kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014.
Usai pilpres 2014, pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla memerlukan waktu 1,5 tahun untuk mengkonsolidasikan kekuasaan lantaran parlemen dikuasai parpol non pendukung pemerintah. Hasto berharap, berharap pemerintahan ke depan selain memiliki legitimasi secara elektoral juga mendapat legitimasi dari dukungan di parlemen.
"Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Selain itu, mayoritas dukungan presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin di parlemen," katanya.
Sembari mempersiapkan sosok capres yang akan diusung, PDIP menurut Hasto juga tengah menguatkan lobi politik dengan partai pendukung. Hal itu menjadi bagian dari strategi partai seperti yang telah dilaksanakan oleh Puan Maharani. Sebelum bertemu dengan Airlangga pada Sabtu (8/10) Puan telah lebih dahulu bertemu dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada awal September lalu. Tidak hanya bertemu, Puan bahwa ikut menemani Prabowo berkuda.
"Lobi politik penting. Negosiasi itu perlu, jalan-jalan sehat itu perlu, naik kuda bersama itu perlu. Sekarang naik perahu juga perlu karena Jakarta banjir," ujar Hasto disertai tawa peserta diskusi.
Selain tentang sosok pemimpin, Hasto juga memandang penetapan calon juga harus mempertimbangkan momentum. Saat ini Presiden Jokowi masih punya 2 tahun masa jabatan hingga 2024 dan negara menghadapi penurunan kondisi perekonomian. Ketimbang membicarakan mengenai capres, PDIP akan lebih fokus mendukung upaya pemerintah untuk mengatasi ancaman krisis ekonomi.
