RI Kalah Gugatan Ekspor Bijih Nikel di WTO, Jokowi Perintahkan Banding
Presiden Joko Widodo akan melakukan banding di Organisasi Dagang Dunia atau WTO untuk memperjuangkan kebijakan larangan ekspor bijih nikel. Kepala Negara menyampaikan Uni Eropa telah memenangkan gugatannya untuk menolak kebijakan Indonesia dalam melarang ekspor bijih nikel di WTO.
Presiden Widodo mengatakan salah satu tujuan larangan ekspor nikel adalah agar Indonesia mendapatkan nilai tambah dari pemrosesan bijih nikel. Oleh karena itu, Jokowi akan tetap memperjuangkan larangan ekspor bijih nikel.
"Kebijakan larangan ekspor bijih nikel dibawa ke WTO kita Kalah, nggak apa-apa. Saya sampaikan ke menteri, banding. Saya sampaikan ke menteri, terus. Tidak boleh berhenti," kata Presiden Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Investasi Tahun 2022, Rabu (30/11).
Merujuk situs resmi WTO, saat ini dokumen putusan gugatan larangan ekspor bijih nikel sedang dalam tahap finalisasi. Laporan akan tersedia untuk umum setelah diedarkan kepada para pihak. Dokumen akan diumumkan setelah naskah resmi tersedia dalam tiga bahasa.
Jokowi mencatat larangan ekspor bijih nikel telah meningkatkan nilai ekspor nikel menjadi Rp 300 triliun pada 2021 dari capaian sebelum larangan ekspor sekitar Rp 20 triliun. Kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel telah dilakukan sejak 2020.
Presiden Jokowi mengatakan larangan ekspor bijih nikel memang memiliki dampak pada industri pengolahan di Uni Eropa. Menurutnya, kebijakan itu akan menciptakan pengangguran dan tutupnya fasilitas pengolahan bijih nikel di Benua Biru.
Di tengah polemik dampak pembatasan ekspor, Kepala Negara tetap akan melarang ekspor bijih nikel agar Indonesia dapat menjadi negara maju. Jokowi beralasan, larangan ekspor bahan mentah dapat menggandakan nilai ekspor nasional.
"Negara kita ingin jadi negara maju. Kita ingin buka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja mundur, ya agak akan kita jadi negara maju," kata Presiden Jokowi.
Mantan Wali Kota Solo tersebut menyampaikan akan melarang ekspor bauksit dalam waktu dekat. Jokowi berencana untuk melarang semua jenis bahan mentah hingga industri pangan, seperti biji kopi.
Sebelumnya, Juru Bicara Badan Koordinasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Tina Talisa, mengatakan bahwa pihaknya sedang menyusun pemetaan pohon industri dan peluang investasi hilirisasi komoditas yang akan diberlakukan larangan ekspor seperti timah, bauksit dan tembaga. Menurut Tina, penyetopan larangan ekspor bauksit akan diberlakukan dalam waktu dekat.
"Sesuai arahan Presiden, kebijakan larangan ekspor bauksit mentah akan diberlakukan dalam waktu dekat, dilanjutkan dengan larangan ekspor timah dan tembaga yang saat ini sedang dikaji kebijakannya oleh pemerintah," ujarnya kepada Katadata.co.id, Senin (7/11).
Sejauh ini, kesuksesan hilirisasi bijih nikel di dalam negeri disebut hadir dari hasil kerja sama Pemerintah Indonesia dengan Cina, lewat pembangunan beberapa kawasan industri dan pabrik pengolahan mineral atau smelter. Adapun perusahan Cina yang terjun ke sektor pengolahan nikel diantaranya PT Bintang Delapan Mineral, PT Virtue Dragon Nickel Industry, dan Jiangsu Delong Nickel Industry Company Limited.
