Timur Tengah Memanas, Kemenhaj Imbau Umrah Ditunda

Memanasnya geopolitik di Timur Tengah memicu ketidakpastian bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) dan para jemaah Indonesia. Eskalasi konflik Israel dan Amerika Serikat dengan Iran mendorong pemerintah mengeluarkan imbauan agar keberangkatan umrah ditunda hingga kondisi keamanan dinilai lebih stabil.

Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) sebelumnya meminta calon jemaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda perjalanan. Imbauan umrah ditunda tersebut disampaikan sebagai langkah antisipatif guna melindungi keselamatan warga negara Indonesia yang hendak melaksanakan ibadah di Arab Saudi. 

Imbauan Pemerintah di Tengah Eskalasi Konflik

umrah ditunda (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/wsj.)

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa kondisi Timur Tengah saat ini belum sepenuhnya kondusif. Pemerintah meminta jamaah yang dijadwalkan berangkat dalam waktu dekat untuk mempertimbangkan penjadwalan ulang.

“Mempertimbangkan kondisi Timur Tengah yang tidak menentu dan eskalasinya semakin tinggi, kami menghimbau jemaah umrah yang akan berangkat dalam waktu dekat untuk menunda keberangkatannya,” ujar Dahnil pada Minggu (1/3/2026).

Kebijakan umrah ditunda ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian pemerintah dalam memastikan aspek keselamatan WNI. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi melalui koordinasi dengan otoritas terkait.

Sebagian Penerbangan untuk Umroh Masih Beroperasi

Imbauan umrah ditunda mendapat respons dari para pelaku usaha perjalanan. Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (Asita), Budijanto Ardiansjah, menyatakan bahwa biro perjalanan akan mengikuti arahan pemerintah.

Menurut Budijanto, dari sisi bisnis, penundaan merupakan opsi paling bijaksana meskipun terdapat konsekuensi kerugian operasional. “Kalau memang masih bisa ditunda, lebih baik ditunda, supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar,” ujarnya, Senin (2/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa banyak rute penerbangan internasional menuju kawasan Timur Tengah saat ini disetop sementara sebagai langkah antisipasi keamanan. 

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Aliansi Penyelenggara Haji dan Umrah Seluruh Indonesia (ASPHIRASI), Retno Anugerah Andriyani, menyampaikan bahwa hingga 2 Maret 2026 belum ada keputusan resmi yang bersifat larangan total keberangkatan.

“Per hari ini, direct flight masih berjalan sesuai jadwal. Sejumlah PPIU tetap memberangkatkan jemaah karena pesawat terbang, visa sudah terbit, hotel tersedia, dan tidak ada pembatasan resmi penerbangan ke Arab Saudi. Selain itu, rute direct flight tidak melewati wilayah konflik,” ujar Retno.

Retno mengusulkan agar jika kebijakan umrah ditunda benar-benar diputuskan secara resmi, maka pemerintah perlu menyiapkan skema mitigasi yang jelas. Beberapa usulan yang diajukan antara lain penjadwalan ulang atau pembatalan visa tanpa penalti, pengembalian dana atau reschedule hotel dan transportasi, serta relaksasi layanan Mashaaer, Masar, dan Nusuk.

Maskapai seperti Garuda Indonesia, Lion Air, dan Saudia Airlines sendiri dilaporkan masih melayani penerbangan langsung ke Arab Saudi. Kondisi ini membuat sebagian PPIU tetap menjalankan keberangkatan meski terdapat imbauan umrah ditunda.

Gangguan Terjadi pada Penerbangan Transit

ASPHIRASI mencatat gangguan signifikan justru terjadi pada penerbangan transit. Sejumlah maskapai transit membatalkan atau menangguhkan jadwal, sehingga berdampak pada keberangkatan maupun kepulangan jamaah.

Beberapa maskapai seperti Qatar Airways, Emirates, Etihad, dan Scoot disebut melakukan pembatalan atau suspensi penerbangan. Dampaknya, terdapat jamaah yang tertahan di Arab Saudi karena tiket transit dibatalkan, sementara calon jamaah lain gagal berangkat meski visa dan hotel telah dipesan.

ASPHIRASI membandingkan situasi saat ini dengan masa pandemi Covid-19. Ketika itu, penutupan umrah dilakukan langsung oleh pemerintah Arab Saudi. Saat ini, Arab Saudi belum menutup layanan umrah dan penerbangan masih berjalan. Wacana umrah ditunda muncul dari dalam negeri sebagai bentuk kehati-hatian menghadapi ketidakpastian geopolitik.

ASPHIRASI meminta pemerintah memastikan perlindungan bagi jamaah Indonesia, baik yang masih berada di Arab Saudi maupun yang terdampak pembatalan penerbangan transit.

“Kami berharap negara hadir memberikan kepastian mengenai mekanisme perlindungan jamaah, penyelesaian kerugian, serta jaminan keberlangsungan industri umrah nasional,” ujar Retno.