Pengelola Kawasan Industri Diminta Perbarui Teknologi dan Tren Terkini
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita meminta pengelola kawasan industri untuk selalu mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan agar bisa mengakomodasi kebutuhan pasar. Perkembangan itu termasuk kemajuan teknologi dan tren industri yang tengah digandrungi.
Implementasi program Making Indonesia 4.0 pada industri merupakan salah satu langkah strategis untuk berdaptasi dengan pesatnya kemajuan teknologi. Implementasi itu bisa membangkitkan aktivitas sektor manufaktur di dalam negeri, terutama di era digital saat ini.
Karena itulah, pengelola kawasan industri diminta untuk mulai memperhatikan kebutuhan konektivitas teknologi agar bisa lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan dengan membangun infrastruktur digital.
“Untuk itu kawasan industri diharapkan sedini mungkin sudah membangun sarana dan prasarana yang sesuai dengan era digital saat ini, antara lain smart logistic system, smart permit system, dan smart environmental system,” kata Agus dalam Musyawarah Nasional (Munas) VIII Himpunan Kawasan Industri (HKI) Indonesia, Kamis (9/9).
Dengan terbangunnya infrastruktur digital, maka pengembangan kawasan industri berbasis teknologi digital serta berwawasan lingkungan akan dapat terwujud. Kondisi ini bisa menciptakan efisiensi dan daya saing industri di kawasan industri.
Selain perkembangan teknologi digital, industri juga harus mampu menjawab atau merespons serta beradaptasi dengan dinamika dan tren global lain, termasuk luas pasar global.
Saat ini, industri halal telah menjadi salah satu tren global yang telah berkembang menjadi sektor manufaktur baru yang tumbuh menjadi bisnis global dengan pertumbuhan paling cepat di dunia.
Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya negara yang menerima konsep halal sebagai salah satu faktor penentu untuk sebuah produk.
Agus menyebut, laporan dari Global Islamic Economy Indicator (GIEI) tahun 2020-2021 mencatat, bahwa potensi pasar global produk halal diperkirakan mencapai sekitar US$ 3 triliun pada tahun 2023.
Salah satu langkah Kementerian Perindustrian untuk mengembangkan industri halal adalah dengan menyiapkan infrastruktur industri halal melalui kawasan industri halal yang menerapkan sistem jaminan produk halal.
