AS Pertegas Kewajiban Vaksinasi, Sanksi PHK & Denda Rp200 Juta Menanti

Cahya Puteri Abdi Rabbi
10 September 2021, 09:30
vaksinasi, Amerika Serikat, AS
ANTARA FOTO/REUTERS/Kevin Lamarque/FOC/sa.
Kevin Lamarque Presiden AS Joe Biden berbicara tentang perjuangan untuk menahan pandemi virus corona (COVID-19), di depan potret Abraham Lincoln di Gedung Putih di Washington, AS, Sela(26/1/2021).

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden, pada Kamis (9/9), mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk 'memaksa' warga AS melakukan vaksinasi. Kebijakan ini akan menyasar pekerja federal, perusahaan yang memiliki karyawan dalam jumlah besar,  serta petugas kesehatan. 

Kewajiban vaksinasi Covid-19 ini akan diberlakukan bagi sekitar 100 juta pekerja AS, atau lebih dari dua per tiga total pekerja di AS.

Advertisement

"Selama ini kami sudah bersabar. Tapi kesabaran kami menipis. Penolakan kalian terhadap vaksinasi merugikan kami semua," kata Biden merujuk pada puluhan juta pekerja AS yang menolak vaksinasi, dikutip dari Reuters, Jumat (10/9).

Pemerintah Amerika Serikat sudah memulai program vaksinasi sejak 4 Januari tahun ini. Sebanyak 208, 31 juta atau 62,7% populasi mereka sudah mendapat vaksinasi tahap pertama sementara 177,43 juta atau 53,4 populasi mereka sudah mendapat vaksinasi lengkap.

 Dalam sebulan terakhir, AS juga semakin menggiatkan program vaksinasi bahkan memberikan suntikan dosis ketiga sebagai upayanya untuk meredam penyebaran varian Delta.  Namun, masih ada puluhan juta warga AS yang menolak vaksinasi padahal vaksinasi diberikan secara cuma-cuma. Mereka inilah yang menurut Biden menghambat pemulihan ekonomi.

Setidaknya ada enam poin penting dalam kebijakan baru Biden. Salah satunya adalah mengharuskan pegawai  federal divaksinasi atau melakukan tes Covid-19 mingguan. Syarat ini lebih berat dari sebelumnya yang masih membebaskan pegawai federal untuk mengajukan keberatan terhadap program vaksinasi.

 Juli lalu, Biden, hanya meminta pegawai federal untuk menunjukan bukti vaksinasi atau menunjukan bukti tes Covid-19 regular sebagai syarat masuk kerja.  Dengan kebijakan baru, pegawai federal harus divaksinasi dalam 75 hari ke depan, sebelum tahun ini berakhir atau mereka akan menghadapi ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kita akan melindungi pekerja yang sudah divaksin dari mereka yang belum divaksin. Kita akan mengurangi penyebaran virus dengan meningkatkan jumlah pekerja yang divaksin di seluruh Amerika Serikat," tutur politikus Partai Demokrat tersebut.

Poin penting lain dalam kebijakan baru Biden adalah meminta Departemen Tenaga Kerja AS untuk mengembangkan standar kebijakan yang berlaku sementara dan bersifat darurat untuk pekerja di sektor swasta.

Halaman:
Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Maesaroh
Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement