Jokowi Ingin Larang Ekspor Sawit dan Bauksit Mentah Demi Hilirisasi

Jokowi meminta CPO diolah menjadi biodiesel atau bahan baku kosmetik sementara bauksit harus diolah menjadi alumina dan logam aluminium.
Image title
13 Oktober 2021, 12:27
Jokowi, sawit, bauksit, ekspor
ANTARA FOTO/Akbar Tado/rwa.
Pekerja menyusun tandan buah segar (TBS) kelapa sawit ke atas mobil di Tarailu, Mamuju, Sulawesi Barat, Minggu (23/05/2021). Harga TBS kelapa sawit tingkat petani sejak dua bulan terakhir turun dari harga Rp1.900 per kilogram menjadi Rp1.680 per kilogram yang disebabkan banyaknya produksi.

Presiden Joko Widodo, atau Jokowi ingin menghentikan ekspor minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) agar dapat diolah menjadi produk turunan. Keinginan tersebut sejalan dengan upaya hilirisasi komoditas mentah. 

"Di satu titik nanti, stop yang namanya ekspor CPO. Harus jadi kosmetik, harus jadi mentega, harus jadi biodiesel dan turunan lainnya," kata Jokowi dalam pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan (PPSA) XXIII dan alumni Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII 2021 Lemhanas, Rabu (13/10).

Sebagaimana diketahui, wacana larangan ekspor CPO sempat digaungkan oleh Kementerian Perindustrian pada awal 2020 lalu. Namun, belum ada aturan terkait larangan tersebut. 

Tak hanya CPO, Jokowi juga berencana menghentikan ekspor bauksit mentah. Mantan Wali Kota Solo itu meminta, bauksit harus diolah menjadi alumina dan logam aluminium.

 Setelah larangan ekspor nikel, bauksit akan menjadi komoditas berikutnya yang dilarang untuk diekspor mentah. Adapun, larangan ekspor bijih nikel telah berlaku sejak Januari 2020.

Sebagaimana diketahui, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) mengatakan semua mineral dari dalam negeri harus dimurnikan melalui fasilitas pemurnian (smelter) domestik pada tiga tahun sejak UU tersebut diterbitkan.

Jokowi pun tidak mempermasalahkan larangan ekspor komoditas mentah tersebut digugat hingga Organisasi Perdagangan Internasional (WTO).

Ia mengatakan, Indonesia harus menghadapi gugatan tersebut agar tidak kehilangan kesempatan untuk mengintegrasikan industri besar di dalam negeri.

"Ini kan barang-barang kita. Mau kita jadikan pabrik di sini , mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong," ujar Mantan Gubenur DKI Jakarta tersebut.

Indonesia sempat kehilangan kesempatan saat terjadi ledakan (booming) minyak dan kayu. Jokowi pun tidak ingin Indonesia kembali kehilangan kesempatan besar. 

Untuk itu, layangan gugatan ke WTO diharapkan tidak membuat Indonesia mundur. Bahkan, Jokowi meminta jajarannya untuk menyiapkan pengacara kelas internasional apabila menghadapi gugatan tersebut.

"Kita siapkan untuk mengintegrasikan apa yang kita cita-citakan," katanya.

Pada Februari 2020 silam, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan pelarangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) juga menjadi fokus utama.

Pasalnya, pemerintah sedang membangun program B30 dan dalam dua tahun akan dikembangkan menjadi B100.

Komoditas, terutama CPO, merupakan penyumbang ekspor terbesar Indonesia. Indonesia juga menjadi produsen dan eksporter minyak sawit terbesar di dunia.

Berdasarkan data Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), nilai ekspor minyak sawit dan  produk turunannya pada bulan Agustus 2021 mencapai US$ 4,42 miliar atau Rp63,21 triliun. Angka tersebut naik sebesar US$ 1,6 miliar atau sekitar 57% dibandingkan Juli.

Khusus  CPO, ekspor pada Agustus mencapai 541 ribu ton, melonjak dibandingkan dengan yang dicatat pada Juli yakni 151 ribu ton. Peningkatan ekspor didorong krisis energi di Cina dan India.


 

Reporter: Rizky Alika
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait