Sri Mulyani: Kesetaraan Gender Bisa Sumbang Ribuan Triliun ke Ekonomi

Sri Mulyani mengatakan diperkirakan ada tambahan ke perekonomian dunia sebesar US$ 12 triliun atau Rp 171 kuadriliun jika keseteraan gender tercapai.
Image title
Oleh Abdul Azis Said
22 Desember 2021, 19:48
Sri Mulyani, keseteraan gender
KemkominfoTV/Youtube
Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam G20 Women’s Empowerment Kick-off Meeting, Rabu (22/12)

Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki terus ditingkatkan. Kesetaraan antara perempuan dan laki-laki bisa memberi benefit triliunan dolar kepada perekonomian dunia.

"Kita sudah tahu dari studi McKinsey bahwa ada potensi penambahan dana US$ 12 triliun atau 11% dari PDB  jika seluruh dunia mendorong kesetaraan bagi perempuan," kata Sri Mulyani saat menjadi pembicara dalam  G20 Women’s Empowerment Kick-off Meeting yang dilakukan secara virtual, Rabu (22/12).

Hasil studi McKinsey Global Institute (MGI) pada tahun 2015 menunjukkan, negara-negara dunia bisa meraup tambahan ke PDB sebesar US$ 12 triliun atau Rp 171 kuadriliun (kurs Rp 14258 per dolar AS) pada tahun 2025.

Hal tersebut bisa tercapai apabila tingkat kesetaraan gender seluruh negara telah mencapai skenario "terbaik di kawasan".

McKinsey mengasumsikan dalam skenario ini semua negara dalam satu kawasan bisa menyamai salah satu dari negara kawasan yang tingkat kesetaraan gendernya paling cepat.

 Dalam skema lain keuntungannya bisa lebih besar lagi. Survei MGI menyebutnya skenario "potensi penuh", dimana tingkat partisipasi perempuan di dalam ekonomi setara dengan laki-laki.

Dengan skenario ini, dunia bisa memperoleh tambahan keuntungan sebesar US$ 28 triliun atau Rp 399 kuadriliun pada tahun 2025 atau 26% terhadap PDB.

"Peningkatan dari manfaatnya itu sudah sangat jelas, tapi kita semua tentu juga tahu bahwa kesetaraan gender belun tercapai," kata Sri Mulyani

Ia kembali mengutip hasil riset lain yang menunjukkan bahwa butuh ratusan tahun untuk bisa mencapai kesetaraan gender.

Laporan World Economic Forum edisi terbaru 2021 menunjukan waktu yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan gender meningkat dari 99,5 tahun dalam laporan tahun lalu menjadi 135,6 tahun pada tahun ini.

 Kesenjangan gender masih tinggi dan meningkat dibandingkan tahun lalu, terutama di bidang politik dan ekonomi. 

Survei tersebut memperkirakan butuh waktu 145,5 tahun untuk dapat mengatasi kesenjangan di bidang politik. Di bidang ekonomi butuh waktu lebih lama yakni 267,6 tahun.

"Kita tahu banyak inisiatif global yang mendukung promosi kesetaraan gender tapi kita juga tahu Covid-19 yang berimplikasi ke sosial ekonomi memiliki dampak yang lebih besar kepada perempuan," kata Sri Mulyani.

Hal tersebut terjadi karena sebagian besar pekerjaan dan aktivitas perempuan dibatasi oleh pandemi, terutama di sektor kesehatan dan sosial. Data Bank Dunia menunjukkan sekitar 70% pekerja di sektor kesehatan dan sosial merupakan perempuan.

Selain itu, perempuan juga berada di posisi rentan karena mereka mendominasi pekerjaan informal. Sektor  tersebut mengalami tekanan paling berat selama pandemi Covid-19. Perempuan yang bekerja di sektor informal mencapai 50-60%.

 Sri Mulyani mengatakan dari sudut pandang ekonomi, berinvestasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sangat penting untuk sebuah perekonomian negara.

Karena itu, menurutnya sangat penting untuk mendukung peningkatan kualitas SDM perempuan. Terlebih, populasi perempuan menyumbang hampir separuh dari total penduduk Indonesia.

"Jadi kesetaraan gender bukan hanya baik dari sisi moral, tapi ini juga cerdas dan tepat dari sisi tujuan strategis ekonomi," kata dia.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 272,23 juta jiwa pada 30 Juni 2021.

Rinciannya, sebanyak 137,52 juta jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 134,71 juta berjenis kelamin perempuan.

Reporter: Abdul Azis Said
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait