Rumitnya Birokrasi Membuat Peremajaan Sawit Kurang Diminati Petani

Petani kelapa sawit juga membantah bahwa petani kurang meminati program peremajaan sawit rakyat karena harga crude palm oil (CPO) yang sedang tinggi.
Image title
30 Desember 2021, 16:37
sawit, kelapa sawit, CPO, peremajaan
123rf.com/asnida marwani
Ilustrasi lahan kelapa sawit, CPO

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apakasindo) mengatakan rendahnya capaian program peremajaan sawit rakyat (PSR) karena terhambat birokrasi dan legalitas lahan.

Sekretaris Jenderal Apakasindo Rino Afrino juga membantah bahwa petani kurang meminati program PSR karena harga crude palm oil (CPO) yang sedang tinggi.

"Saya kurang sepakat bahwa harga CPO yang tinggi disebut sebagai penghambat PSR. Yang benar adalah adanya persyaratan yang panjang dan dinamika legalitas yang tidak jelas," kata Rino dalam konferensi pers, Kamis (30/12).

Ia mengatakan, para petani memahami pentingnya program peremajaan sawit saat ini.

Hal itu dikarenakan banyak pohon sawit milik petani yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, sehingga untuk meningkatkan produktivitasnya, dibutuhkan penanaman kembali.

 Sebelumnya, Direktur utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman mengatakan, salah satu hal yang menjadi hambatan terlaksananya program peremajaan sawit rakyat, yakni tingginya harga CPO.

Saat ini harga CPO sudah mencapai US$ 1.300 per metrik ton. Ia menyebut, hal ini menjadi momentum yang dimanfaatkan para petani sawit.

Sebagai informasi, BPDPKS telah menyalurkan Rp 6,59 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR) mulai 2016 hingga 22 Desember 2021.

Realisasi penyaluran dana peremajaan sawit atau replanting dalam kurun waktu tersebut mencapai 242.537 hektare yang melibatkan 105.684 pekebun.

 Adapun, penyaluran dana pada sepanjang tahun ini mencapai Rp 1,27 triliun. Dana ini untuk membiayai peremajaan sawit rakyat seluas 42.212 hektare dan disalurkan 6.266 pekebun.

Jumlah penyaluran pada tahun ini menurun dibandingkan dengan realisasi penyaluran dana tahun 2020 dan 2019.

Pada 2019, BPDPKS telah menyalurkan dana untuk membiayai pelaksanaan penanaman kembali seluas 90.491 hektare. Sementara pada 2020, luas lahan yang mendapatkan dana replanting seluas 94.330 hektare.

"Tahun depan akan lebih kita genjot lagi bersama dengan kementerian terkait, agar program PSR akselerasinya tinggi sesuai dengan target," kata Eddy dalam konferensi pers, Rabu (29/12).

 Program peremajaan sawit ini dibuat pemerintah meningkatkan produktivitas kebun.

Hingga saat ini, produktivitas sawit Indonesia masih sekitar 3 ton-4 ton per hektare setara minyak sawit mentah (CPO).

Pemerintah mengupayakan replanting dengan varietas yang produktivitasnya lebih tinggi dengan target menghasilkan 5 ton sampai 6 ton per hektare setara CPO.

 

Reporter: Cahya Puteri Abdi Rabbi
Editor: Maesaroh
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait