Rumitnya Birokrasi Membuat Peremajaan Sawit Kurang Diminati Petani
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apakasindo) mengatakan rendahnya capaian program peremajaan sawit rakyat (PSR) karena terhambat birokrasi dan legalitas lahan.
Sekretaris Jenderal Apakasindo Rino Afrino juga membantah bahwa petani kurang meminati program PSR karena harga crude palm oil (CPO) yang sedang tinggi.
"Saya kurang sepakat bahwa harga CPO yang tinggi disebut sebagai penghambat PSR. Yang benar adalah adanya persyaratan yang panjang dan dinamika legalitas yang tidak jelas," kata Rino dalam konferensi pers, Kamis (30/12).
Ia mengatakan, para petani memahami pentingnya program peremajaan sawit saat ini.
Hal itu dikarenakan banyak pohon sawit milik petani yang sudah berusia lebih dari 30 tahun, sehingga untuk meningkatkan produktivitasnya, dibutuhkan penanaman kembali.
Sebelumnya, Direktur utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurachman mengatakan, salah satu hal yang menjadi hambatan terlaksananya program peremajaan sawit rakyat, yakni tingginya harga CPO.
Saat ini harga CPO sudah mencapai US$ 1.300 per metrik ton. Ia menyebut, hal ini menjadi momentum yang dimanfaatkan para petani sawit.
Sebagai informasi, BPDPKS telah menyalurkan Rp 6,59 triliun untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR) mulai 2016 hingga 22 Desember 2021.
Realisasi penyaluran dana peremajaan sawit atau replanting dalam kurun waktu tersebut mencapai 242.537 hektare yang melibatkan 105.684 pekebun.
