Butuh Modal, Pemerintah Buka Opsi Lepas Saham dan Swastanisasi Garuda
Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membuka peluang untuk melepas status sebagai pengendali PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. Swastanisasi ini dilakukan karena Garuda butuh pendanaan tambahan.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meminta dukungan anggota DPR Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian BUMN, agar pemerintah bisa melepas status pemegang saham mayoritas Garuda jika diperlukan di masa mendatang.
"Kami mohon dukungan pendapat, bila ada pemegang saham baru, apakah kami diperbolehkan untuk melakukan dilusi kepemilikan pemerintah?" kata Tiko, sapaan akrab Kartika, dalam rapat dengar pendapat, Selasa (9/11).
Saat ini pemerintah merupakan pemegang saham mayoritas Garuda dengan persentase 60,54%.
Saham Garuda juga dimiliki pengusaha Chairul Tanjung melalui PT Trans Airways sebesar 28,27%. Sementara sisanya, 11,19% dimiliki pemegang saham publik.
"Bahkan mungkin pemerintah menjadi tidak mayoritas lagi, jadi kami mohon dukungan dari bapak, ibu, sekalian," kata Tiko di hadapan anggota DPR Komisi VI.
Tiko menjelaskan, dalam rangka restrukturisasi yang masif, Garuda diperkirakan membutuhkan pendanaan dari pemerintah hingga US$ 527 juta atau sekitar Rp 7,5 triliun.
Dana tersebut menggunakan investasi pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional (PEN).
Dana PEN tersebut terdiri dari dua sumber. Pertama, pendanaan interim US$ 90 juta atau Rp 1,3 triliun dalam bentuk pinjaman senior terjamin (senior secured loan) kepada Kementerian Keuangan.
Jaminannya, 120% dari nilai pinjaman. Saat ini, Garuda masih memproses pendanaan ini.
Sumber pendanaan kedua yaitu tambahan hingga US$ 437 juta atau Rp 6,5 triliun sebagai kebutuhan dana setelah proses restrukturisasi diselesaikan.
