Terancam Picu Krisis Baru, Yunani Cari Dana Segar Rp 98 Triliun

"Greexit (Greek Exit) serta risiko kegagalan pembayaran utang tetap ada."
Maria Yuniar Ardhiati
21 Februari 2017, 17:23
Bendera Uni Eropa
Katadata

Pemerintah Yunani kembali terbelit risiko gagal bayar utang jumbo pada medio tahun ini. Risiko tersebut memicu kekhawatiran akan terulangnya krisis keuangan yang merembet di kawasan Uni Eropa, bahkan ke seluruh dunia. 

Imbal hasil surat utang Pemerintah Yunani terjun bebas setelah Kepala Eurogroup,  Jeroen Dijsselbloem, mengumumkan perwakilan dari Komisi Eropa serta Dana Moneter Internasional (IMF) akan kembali berkunjung ke Athena, Yunani. Lawatan itu bertujuan mendiskusikan tambahan paket kebijakan reformasi struktural untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang serta keberlangsungan utang Yunani.

Persoalannya, Yunan membutuhkan dana € 7 miliar atau sekitar Rp 98 triliun untuk membayar utang kepada bank sentral Eropa serta para kreditur swasta yang akan jatuh tempo Juli mendatang. Alhasil, Pemerintah Yunani harus memutar otak untuk memperoleh dana tersebut.

(Baca: Sri Mulyani Peringatkan Bahaya Dampak Gagal Bayar Utang Yunani)

Diperkirakan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah fiskal untuk menyelesaikan persoalan tersebut. "Dengan kata lain, kenaikan pajak dan pemangkasan belanja akan ditekan," ujar Dijsselbloem seperti dilansir The Telegraph, Senin (20/2).

 

 

Ia menjelaskan, reformasi mendalam akan dilakukan terhadap sistem perpajakan, pensiun, serta ketentuan bagi buruh di Yunani.

Dijsselbloem berharap, Uni Eropa akan menemukan solusi terkait utang Yunani itu sebelum Belanda menggelar pemilu bulan depan. Jika memungkinkan, sebelum pemilu Prancis pada Mei nanti. "Masih banyak yang harus dilakukan, isu yang harus dibahas."

Di sisi lain, Dijsselbloem mengisyaratkan adanya perbedaan pandangan antara Yunani, Uni Eropa, serta IMF atas reformasi yang perlu dilakukan negara tersebut demi memperoleh dana pinjaman € 86 dari IMF. Jerman menganggap keterlibatan IMF memang sangat diperlukan. Adapun, Pemerintah Yunani mengaku siap mengimplementasikan reformasi setelah 2019.

(Baca: Perusahaan Besar Inggris Mulai Rasakan Dampak Buruk Brexit)

Sementara itu, Komisioner Eropa di bidang ekonomi dan keuangan, Pierre Moscovici menjelaskan, reformasi struktural termasuk pemangkasan dana pensiun, pajak, dan ketentuan pekerja, sebenarnya diperlukan. Sebelumnya, IMF pun menuding dana pensiun yang dibayarkan Yunani lebih tinggi dari Jerman, dan hal itu tidak masuk akal.

Sedangkan Menteri Keuangan Yunani Euclid Tsakalotos mematahkan klaim IMF yang menyebut separuh rumah tangga negara tersebut tidak membayar pajak penghasilan. (Baca: Efek Brexit, Inggris Alami Pertumbuhan Terlambat Sejak 2009)

Komisi Eropa berharap Yunani mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,7 persen tahun ini. Tapi, Kepala ekonom wilayah Eropa dari Capital Economics, Jennifer McKeown pesimistis dan memprediksi perekonomian Yunani hanya tumbuh 0,5 persen tahun ini. "Greexit (Greek Exit) serta risiko kegagalan pembayaran utang tetap ada," ujar McKeown. 

Perekonomian Yunani merosot 0,4 persen pada kuartal terakhir 2016. Kondisi ini memperlihatkan tantangan yang harus dihadapi Yunani dalam melakukan penghematan.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait