Perlu Optimalkan Aset, Bumiputera "Dilepas" OJK Setelah Stabil

“Kalau tugasnya (pengelola statuter) selesai, ada batasnya, nanti akan diambil alih OJK dan kemudian diserahkan ke direksi."
Miftah Ardhian
14 Februari 2017, 16:21
Gedung OJK
Donang Wahyu|KATADATA
Gedung OJK

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana akan terus menangani pengelolaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera sampai skema penyehatan berhasil dan perusahaan kembali stabil secara finansial. Sejauh ini, skema penyehatan baru memasuki tahap awal.

Seperti diketahui, OJK mengambil alih pengelolaan AJB Bumiputera mulai 21 Oktober tahun lalu. Pengambilalihan tersebut ditandai dengan pengangkatan pengelola statuter untuk menggantikan direksi serta komisaris perusahaan. Pengelola statuter inilah yang kemudian menggodok serta menjalankan skema penyehatan perusahaan.

Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) II OJK Dumoly F. Pardede menjelaskan, skema penyehatan baru memasuki tahap pertama, yaitu restrukturisasi usaha. Hal ini ditandai dengan peluncuran PT Asuransi Jiwa Bumiputera.

Upaya penyehatan akan dilanjutkan ke tahap kedua, yaitu optimalisasi aset yang tersisa, baik aset finansial maupun properti. “Kalau tugasnya (pengelola statuter) selesai, ada batasnya, nanti akan diambil alih OJK dan kemudian diserahkan ke direksi," ujar Dumoly di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (14/2). 

(Baca juga: Dipimpin Mantan Bos AXA, Asuransi Baru Bumiputera Ingin Rajai Pasar)

Sebelumnya, saat rapat dengar pendapat dengan Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa (7/2) pekan lalu, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Haddad mengklaim, sejak OJK turun tangan, kerugian di AJB Bumiputera tidak lagi membengkak, bahkan cenderung berkurang. “Ketika periode masa (pengawasan) OJK, bolong itu bisa kami pertahankan tidak bertambah bahkan sedikit alami perbaikan," ucapnya.

Ia pun menekankan, keputusan OJK mengangkat pengelola statuter untuk menggantikan direksi dan komisaris sesuai ketentuan undang-undang yaitu Pasal 62 Undang-Undang (UU) Perasuransian. Pada pasal tersebut dinyatakan, OJK dapat menonaktifkan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum koperasi atau usaha bersama, serta bisa menetapkan pengelola statuter untuk mengambil alih pengelolaan.

(Baca juga: Berdebat soal Penyelamatan, Dua Pengelola Bumiputera Mundur)

“Justru kami khawatir, kami disalahkan, dengan adanya aturan ini (lalu kami tidak membentuk pengelola statuter) tapi perlindungan konsumen tidak kami jaga. Kerugian ini tentu tidak bisa kami biarkan,” ujar Muliaman. Ia pun meyakinkan bahwa institusinya menyusun skema restrukturisasi dengan fokus untuk melindungi kepentingan pemegang polis.

Dalam konferensi pers akhir Desember 2016, Koordinator Pengelola Statuter Bidang Aktuaria dan Perencanaan AJB Bumiputera Didi Achdijat menyebut, defisit yang dialami perusahaan berkisar Rp 2,1 triliun hingga Rp 2,5 triliun saban tahun hingga 2021.

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait