Bidik Kenaikan Peringkat Utang, Sri Mulyani 'Merayu' S&P

“Khusus dengan S&P yang belum upgrade Indonesia, pertemuan ini sangat kritikal karena saat ini menjadi posisi turning point mereka untuk menetapkan investment rating.”
Desy Setyowati
12 Oktober 2016, 20:31
Sri Mulyani
Arief Kamaludin|KATADATA

Kunjungan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke Amerika Serikat (AS) sepanjang pekan lalu, tidak hanya untuk menghadiri sidang tahunan Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF). Di sana, dia juga menemui tiga lembaga pemeringkat utang internasional: Moody’s, Fitch, dan Standard & Poor’s  (S&P). Tujuannya agar mereka segera menaikkan peringkat utang Indonesia.

Sri Mulyani menilai pertemuan tersebut penting, terutama untuk S&P, yang tengah mengkaji peluang kenaikan peringkat utang Indonesia. Selain itu, dia berharap adanya kenaikan peringkat lebih lanjut dari Moody’s dan Fitch. 

“Khusus dengan S&P yang belum upgrade Indonesia, pertemuan ini sangat kritikal karena saat ini menjadi posisi turning point mereka untuk menetapkan investment rating,” katanya saat konferensi pers hasil kunjungannya ke Amerika Serikat, di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (12/10).

(Baca juga: Tax Amnesty Bisa Kerek Peringkat Indonesia ke Layak Investasi)

Advertisement

Kepada tiga lembaga pemeringkat tersebut, Sri Mulyani menjabarkan kebijakan-kebijakan yang sudah diambil pemerintah untuk memperbaiki struktur anggaran agar lebih sehat dan tahan terhadap kondisi global. Selain itu, menjelaskan kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang tengah berjalan. Deretan kebijakan itu diharapkan dapat mendukung kenaikan peringkat utang Indonesia.

Dari tiga lembaga tersebut, memang baru Moody’s dan Fitch yang menyematkan peringkat layak investasi (investment grade) untuk utang Indonesia. Sedangkan S&P, pada Juni lalu, masih mempertahankan peringkat utang BB+ dengan prospek positif, yang merupakan satu strip di bawah level layak investasi.

Peringkat layak investasi menjadi penting sebab menunjukkan risiko gagal bayar (default) utang pemerintah atau perusahaan relatif rendah. Dengan adanya peringkat itu, investor makin percaya menempatkan dananya dalam instrumen keuangan dan investasi berjangka panjang.

(Baca: Anggaran Terancam, Indonesia Gagal Raih Peringkat Investasi dari S&P)

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual menyebut, S&P berpeluang besar menaikkan peringkat utang Indonesia ke level layak investasi. Peluang itu seiring dengan meningkatnya kepercayaan pelaku pasar melihat pasokan dolar bertambah dari hasil program pengampunan pajak. Sebagai informasi, hingga periode pertama tax amnesty akhir September lalu, dana pulang (repatriasi) mencapai Rp 137 triliun. 

Peringkat utang Indonesia juga berpotensi naik lantaran risiko anggaran membaik setelah pemerintah melakukan pemangkasan belanja yang cukup besar. Sebelumnya, S&P menyatakan bahwa peningkatan rating dimungkinkan bila ada perbaikan dalam pengelolaan fiskal. Perbaikan yang dimaksud mencakup pengeluaran pemerintah yang lebih berkualitas, defisit fiskal yang menunjukkan tren menurun, moderasi utang pemerintah dan terjaganya kewajiban kontijensi fiskal.

(Baca juga: Naik 19 Persen, Utang Luar Negeri Pemerintah Hampir Samai Swasta)

Sementara itu, Ekonom Samuel Asset Management Lana Soelistianingsih mengatakan, Sri Mulyani semestinya bisa memanfaatkan koneksinya untuk mendukung ekspansi fiskal Indonesia. Sebab, pemerintah membutuhkan tambahan pembiayaan guna mendorong belanja modal. Apalagi penerimaan negara masih minim. Alhasil, defisit anggaran perlu diperlebar untuk mendorong ekonomi.

Secara umum, Lana menilai penambahan utang relatif aman bagi Indonesia. Namun pemerintah perlu memperkuat hubungan dengan lembaga pemeringkat internasional, guna mengantisipasi keluarnya dana asing secara tiba-tiba akibat peringatan yang dianggap buruk oleh penanam modal.

"Biasanya pemeringkat baru mengingatkan hati-hati saja, sudah direspons negatif oleh pasar. Maka butuh lobi-lobi untuk meyakinkan badan pemeringkat, kalau saat ini butuh pelebaran defisit untuk mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Lana. 

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait