Luhut Bantu Arcandra Dobrak Masalah Kementerian Energi
Seusai perombakan kabinet, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, yang menggantikan Rizal Ramli, menyatakan akan membenahi koordinasi dengan institusi lain, terutama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Reshuffle kabinet kali ini mesti dijadikan momentum untuk memperbaiki hal tersebut.
Dalam komunikasi baru ini, Luhut siap membantu untuk membereskan masalah di Kementerian Energi yang kini dipegang Arcandra Tahar, pengganti Sudirman Said. Apalagi, dia mengklaim cukup tahu problem luar-dalam kementerian tersebut.
“Masalah cost recovery, maslah efisiensi, masalah siluman di sana, kita bisa bekerja dan dobrak. Kita selesaikan,” kata Luhut yang ditujukan ke Candra dalam serah terima jabatan dengan Rizal Ramli di Jakarta, Kamis, 28 Juli 2016. (Baca: Di Twitter, Dua Seteru Masela: Rizal dan Sudirman Pamit dari Kabinet).
Tak hanya itu, rupanya Luhut pun sudah memiliki sejumlah rencana untuk program tersebut. Bahkan dia telah menyampaikannya kepada Presiden Joko Widodo.
Saya tidak ingin terlalu banyak kemunafikan dalam hidup ini. Kita negara yang sangat tidak efisien. Karena itu kita ingin bekerja efisien dan bagus,” dia melanjutkan sambutannya.
Meski demikian, Luhut meminta sekitar dua pekan untuk mempelajari secara detail problem di kementeriannya. Untuk itu, dia pun meminta pandangan Rizal dalam memprediksi masalah yang kemungkinan muncul, termasuk untuk membenahi hubungan antarinstansi sehingga lebih harmonis.
Harmonisasi antarkementerian memang menjadi salah satu pijakan Jokowi dalam perombakan kabinet kali ini. Dia menganggap kegaduhan di tubuh kabinet dapat menghambat kinerja pemerintah. Misalnya, hal itu terlihat pada benturan antara Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian Energi.
Ketika itu, Rizal Ramli dan Sudirman Said kerap bersitegang dalam sejumlah topik. Misalnya, terkait proyek pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt dan perpanjangan Kontrak Kerja PT Freeport Indonesia. Rencana pengembangan Blok Masela menjadi puncak perseteruan di antara keduanya.
Masalah yang terakhir itu dipicu oleh keputusan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegaiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) yang merestui Inpex Corporation membangun kilang gas terapung di laut (FLNG). Keputusan SKK Migas ini disokong oleh Sudirman. Pertimbangannya, skema FLNG dinilai paling ekonomis dalam menggarap blok gas di Laut Arafuru ini.
