Tertangkapnya Romahurmuziy oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat dua pekan lalu membuat seisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang dipimpinnya pontang-panting. Sebulan menjelang pemilihan umum, operasi KPK ini menjadi pukulan telak. Serangkaian pertemuan digelar, konsolidasi dilakukan, dan elektabilitas partai menjadi perhatian utama.
Rapat pertama diadakan sehari kemudian, setelah Romy -demikian ia biasa disapa- menjadi tersangka komisi antirasuah karena diduga terlibat suap jual-beli jabatan di Kementerian Agama. Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PPP, Arsul Sani, menyatakan status baru Romy tidak akan mengganggu mesin partai dalam menghadapi pemilu 2019.
Menurut Arsul, dengan bimbingan para ulama di bawah pimpinan Ketua Majlis Syariah DPP PPP Maimoen Zubair, PPP memastikan berkhidmat kepada umat dan bangsa. Seluruh struktur partai dan kader diminta berkonsolidasi, menginstruksikan menggelar istighosah secara rutin, memohon perlindungan, dan ke-istiqomah-an dalam berjuang.
(Baca: Romahurmuziy Sebut Terima Rekomendasi Khofifah untuk Jabatan Kemenag)
Namun kegusaran masih terlihat. Rabu, empat hari kemudian, kader muda PPP menggelar kongkow dan konsolidasi di Restaurant Pulau Dua, Senayan. Mereka bertukar pikiran dan menyatakan sikap untuk kebesaran partai.
Di hari yang sama, Musyawarah Kerja Nasional III PPP diselenggarakan di Cisarua, Bogor. Rapat memutuskan Suharso Manoarfa menjadi pelaksana tugas ketua umum partai berlambang Ka’bah tersebut menggantikan Romy. Politisi kawakan itu sesenggukan saat menyampaikan pidato. Dia tak habis pikir bencana yang menerpa organisasinya.
Padahal, menurut mantan Menteri Perumahan Rakyat era Susilo Bambang Yudhoyono itu, seluruh mesin partai sedang bersemangat untuk mengembalikan kebesaran PPP dalam pemilihan legislatif mendatang. “Kami sedang semangat-semangatnya,” kata Suharso. Dari laman youtube itu, air matanya terlihat meleleh.
Kekhawatiran Suharso beralasan. Pesta politik 2019 tinggal empat pekan dan konsentrasi partai terbelah oleh kasus korupsi yang menimpa Romy. Oleh sebab itu, dalam waktu yang sempit, Suharso ingin memastikan PPP dapat bertahan di tengah rimba perpolitikan nasional.
(Baca: Gantikan Rommy, Suharso Monoarfa Didapuk Jadi Plt Ketua Umum PPP)
Tentu kerja Suharso tak enteng. Apalagi sejumlah survei, secara berturut-turut, menempatkan elektabilitas PPP tak aman bahkan gagal melaju ke parlemen usai pemilu legislatif mendatang. Hasil survei Lingkar Survei Indonesia Denny JA, misalnya, menyebutkan tingkat keterpilihan PPP pada akhir 2018 hanya 3,5 %, di bawah ambang batas parlemen 4 %.
Demikian pula dengan hasil survei Konsepindo memperlihatkan elektabilitas PPP hanya 2,2 %, tidak lolos ke parlemen 2019-2024 bersama Perindo, Partai Berkarya, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional (PAN), Garuda, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). Sementara hasil sigi PolMark menunjukkan elektabilitas PPP hanya berada tipis di atas parliamentary treshold, yakni 4,5 %.
Peneliti LSI Denny JA Rully Akbar mengatakan ditangkapnya Rommy berpotensi menambah berat laju partai berbasis Islam tersebut dalam tingkatan pengurus besar. “Caleg akan terguncang dan jadi malas bergerak memenangkan PPP,” kata Rully kepada Katadata.coid.
Meski demikian, bukan saja kasus Romy yang membuat PPP tertatih-tatih. Partai ini sudah menghadapi sejumlah masalah sejak lama, mulai dari pecahnya kubu Romy dan Djan Faridz, kokohnya partai Islam lain seperti Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), PKS, dan PAN, hingga ketokohan Romy yang tidak sekental Prabowo Subianto di Gerindra dan Susilo Bambang Yudhoyono di Demokrat.
Kekuatan finansial yang kurang mumpuni juga menjadi hambatan PPP. Selain itu, pemilih loyal partai ini sejak Orde Baru semakin menipis. Rully menyebut PPP tidak memiliki visi yang jelas sehingga basis suaranya banyak beralih ke partai Islam lainnya. “Kami belum mendengar kekhususan PPP,” ujarnya.
