Harga BBM Tak Turun Bisa Untungkan Pemerintah untuk Tangani Covid-19

Pemerintah dinilai bisa mengambil untung dari selisih harga jual BBM dan harga minyak mentah untuk tangani covid-19.
Image title
5 Mei 2020, 20:27
Pemerintah tak turunkan harga BBM meskipun harga minyak anjlok. Keputusan ini dinilai bisa untungkan penanganan covid-19.
ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww.
Petugas SPBU menunggu konsumen di SPBU COCO Pertamina, Kuningan, Jakarta, Rabu (29/4/2020). Pemerintah tak turunkan harga BBM meskipun harga minyak anjlok. Keputusan ini dinilai bisa untungkan penanganan covid-19.

Pemerintah memutuskan tak menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM), meskipun harga minyak mentah dunia sedang anjlok di bawah US$ 20/barel di tengah pandemi virus corona. Hal ini disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja virtual bersama Komisi VII DPR, Senin (4/5).

Arifin menyatakan keputusan pemerintah itu diambil lantaran harga BBM dalam negeri masih terjangkau dibanding negara lain di ASEAN. “Kalau melihat periodenya, ini akan panjang. Kita juga bukan termahal di ASEAN,” kata dia.

Hal senada juga disampaikan PT Pertamina (Persero) melalui Vice President Corporate Communication Fajriyah Usman pada 3 Mei. Harga BBM bersubsidi tak akan berubah meskipun harga minyak dunia mengalami fluktuasi. Ini sudah berlangsung sejak 2016 lalu.

Namun Fajriyah menyatakan, harga BBM di luar subsidi penugasan seperti Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex sudah diturunkan beberapa kali sejak awal tahun. Pada 2019 pun telah terjadi dua kali penurunan untuk produk-produk tersebut.

“Jadi sebenarnya penurunan terus kami lakukan, evaluasi harga terus kami lakukan,” kata Fajriyah.

(Baca: Menteri ESDM Sebut Harga BBM Terjangkau, di Malaysia Lebih Murah)

Fajriyah lebih lanjut menyatakan Pertamina terus memantau dinamika harga minyak mentah dunia di tengah kondisi yang tak pasti ini. Harapannya dalam waktu dekat pun kebutuhan minyak kembali meningkat dan membuat harga minyak mentah dunia menjadi lebih stabil.

Saat ini permintaan minyak dunia memang tengah menurun. Akibatnya tempat penyimpanan minyak dunia penuh dan harga menjadi anjlok. OPEC+ menyebut penurunan permintaan selama pandemi covid-19 mencapai 30%.

Kebijakan OPEC+ yang memangkas produksi minyak mentah hingga 9,7 juta barel per hari mulai 1 Mei pun diharapkan Fajriyah bisa menstabilkan harga minyak dunia.  “Kami juga terus mengkaji dan melakukan simulasi untuk keputusan terbaik, agar ekosistem migas di Indonesia tetap berjalan dengan kemandirian energi,” kata dia.

Harga minyak mentah dunia sempat naik terpengaruh pengurangan produksi OPEC+ di angka US$ 25,27/barel untuk kontrak Juni pada penutupan perdagangan Kamis (30/4). Namun harga minyak mentah dunia kembali anjlok di bawah US$ 20/barel terpengaruh tensi perang dagang Amerika Serikat dan Tiongkok yang meningkat.

(Baca: Diskon 30% Harga BBM Pertamina  Diprotes, Cuma Promo dan Beragam Syarat)

Keuntungan Pemerintah Tak Turunkan Harga BBM

Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menilai keputusan pemerintah tak menurunkan harga BBM bisa dipandang positif di tengah pandemi. Terlebih dengan kondisi permintaan dalam negeri yang menurun selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Menurut Komaidi, selama masa PSBB penjualan BBM di dalam negeri turun antara 30%-65% lantaran publik tak banyak bergerak menggunakan kendaraan. Ditambah pula keputusan pemerintah melarang mudik yang bisa semakin mengurangi penjualan. Sehingga tak menurunkan harga bisa menjaga Pertamina dari kebocoran pendapatan lebih besar lagi.

“Saya melihat pemerintah mencoba menjaga agar Pertamina tak terlalu terpukul secara pendapatan, karena penurunan penjualan sekarang termasuk paling rendah sepanjang sejarah,” kata Komaidi kepada Katadata.co.id, Selasa (5/5).

Apalagi menurut Komaidi pemerintah masih ingin mewujudkan kemandirian energi. Satu hal yang tak mungkin terwujud apabila Pertamina gagal melewati pandemi ini dengan selamat. Mengingat beberapa BUMN lain sudah terancam tutup karena kinerjanya buruk selama pandemi.

(Baca: Pasokan BBM Berlebih, Pertamina Jual Avtur ke Singapura)

Selanjutnya, Komaidi menilai pemerintah berusaha mendapatkan pemasukan dari keuntungan lebih harga jual BBM di saat harga minyak mentah dunia anjlok. Uang tersebut bisa digunakan untuk penanganan covid-19 yang membutuhkan dana besar.

“Pertamina kan juga ikut berkontribusi penanganan covid-19. Jadi daripada pemerintah menambah subsidi lagi, lebih baik ambil dari keuntungan BBM,” kata Komaidi.

Program bantuan Pertamina untuk penanggulangan covid-19 di antaranya mengubah Rumah Sakit Pertamina Jaya menjadi Rumah Sakit Penanganan Covid-19. Penambahan fasilitas kesehatan sesuai standar penanganan virus corona pun dilakukan.

Pertamina juga mengucurkan bantuan senilai Rp 5 miliar untuk merenovasi Gedung Pagai Rumah Sakit Angkatan Laut Dr Mintohardjo. Bantuan disalurkan setelah rumah sakit itu ditunjuk sebagai salah satu rumah sakit rujukan corona.

Bantuan lain dari Pertamina, seperti dikutip dari situs resminya, di antaranya distribusi 24.000 alat pelindung diri (APD), 1.450 unit kacamata pengaman, 1.140.000 masker, 30.700 liter hand sanitizer, 150 wastafel portable, dan 260.000 sarung tangan. Selama April lalu, Pertamina telah mengucurkan dana Rp 250 miliar untuk seluruh bantuan penanganan corona yang diberikan.

Di luar keuntungan tersebut, Komaidi menilai harga BBM dalam negeri juga masih bersaing dengan negara lain. Meskipun dibanding Malaysia harga BBM Ron 92 Indonesia masih lebih mahal, yakni Rp 9.000 hingga Rp 9.125 per liter. Di Malaysia Rp 3.143 per liter.

“Malaysia lebih murah karena pemerintahnya memberi banyak subsidi, tapi kita lebih murah dari Singapura yang 20 ribuan per liter,” kata Komaidi.   

(Baca: Perang Dagang AS-Tiongkok Kembali Memanas, Harga Minyak Anjlok Lagi)

Pemerintah Harus Tetap Terbuka ke Publik

Akan tetapi Komaidi menilai pemerintah kurang menjelaskan ke publik alasan tak menurunkan harga BBM. Hal ini berpotensi membuat kegaduhan di masyarakat yang bisa menyebabkan kondisi semakin tidak stabil. Mengingat kondisi psikologis masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi corona.

“Ini juga bisa menjadi preseden buruk ke depannya jika pemerintah akan menaikkan harga BBM,” kata Komaidi.

Publik, menurut Komaidi, berhak mendapat penjelasan dari setiap kebijakan pemerintah. Bukan sekadar mendapat pengumuman naik atau tidak. Pemerintah mesti merinci kondisi di balik keputusan itu. Terlebih aturan untuk menjelaskan pertimbangan penentuan harga BBM sudah ada.

“Itu yang belum ada. Nanti kalau naik karena harga minya naik, masyarakat gaduh lagi. Sudah saatnya segalanya terbuka sekarang,” kata Komaidi.

(Baca: Bayang-Bayang Ketimpangan New Normal Pendidikan Akibat Pandemi)

News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait