Kalau Berpikir Politik, Tidak Perlu Masuk ke Infrastruktur

Metta Dharmasaputra
1 November 2017, 12:00
No image
Ilustrator: Betaria Sarulina
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Seskab Pramono Anung (kanan) Menteri BUMN Rini Soemarno (ketiga kiri) Menteri PUPR M Basuki Hadimuljono (ketiga kanan) Gubernur Sumatera Utara T Erry Nuradi (kedua kiri) dan Dirut PT Jasa Marga Desi Arryani (keempat kiri) melihat gerbang Jalan Tol Kualanamu, disela-sela peresmian Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi dan Medan-Binjai, di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (13/10).

Infrastruktur menjadi trademark pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang genap berusia tiga tahun pada 20 Oktober lalu. Sejak awal memerintah, mantan Walikota Solo dan Gubernur DKI Jakarta ini langsung tancap gas menggeber pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

Sejumlah aturan baru dikeluarkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Dana negara yang dianggarkan untuk ini pun terus meningkat. Dari belanja infrastruktur yang pada 2014 masih sebesar Rp 139 triliun, di tahun berikutnya langsung meningkat 51 persen menjadi Rp 209 triliun.

Advertisement

Angka ini terus membesar di tahun-tahun berikutnya. Pada 2017 dan 2018, bujet yang dianggarkan masing-masing mencapai Rp 387 triliun (2,83 persen terhadap Produk Domestik Bruto) dan Rp 409 triliun (2,75 persen).

Diakui Jokowi ini pilihan langkah yang tak mudah. Kritik berhamburan, di samping derasnya pujian. Meski begitu, ia bergeming. Dalam pertemuan dengan para Pemimpin Redaksi Media Massa di Istana Negara pada Senin siang, 30 Oktober lalu, ia menegaskan bahwa langkah tak populer ini harus ditempuhnya demi kepentingan jangka panjang.

Diselingi sejumlah off the record, Jokowi tampak santai dan membuka diskusi tanpa paparan. “Langsung saja tanya jawab. Nanti kelamaan kalau saya beri paparan dulu,” katanya sambil terkekeh. Berikut ini sebagian paparannya yang disarikan dari diskusi siang itu, yang relevan dengan topik seputar infrastruktur.

Bagaimana evaluasi Anda dalam tiga tahun pemerintahan ini?

Pembangunan di lapangan memang tidak semudah yang dibayangkan. Kecepatan kita untuk menyederhanakan dan mengefisienkan dibatasi dan dibelenggu oleh sekitar 42 ribu peraturan, baik Peraturan Pusat, Peraturan Daerah, dan lainnya. Karena itu, langkahnya memang harus dimulai dengan melakukan revisi atas Undang-Undang. Nanti terusannya ke Perpres dan lain-lain.

Pariwisata menjadi salah satu fokus pemerintah. Bagaimana dengan infrastrukturnya?

Kita memang mematok target 20 juta wisatawan yang datang ke Indonesia per tahunnya (saat ini baru sekitar 11 juta, tertinggal dibanding negara-negara Asean lainnya). Tapi, yang terpenting memang infrastrukturnya harus siap. Jika tidak, maka malah akan jadi bumerang.

Sejauh mana perkembangannya?

Seperti saya katakan, di lapangan memang tidak semudah yang dibayangkan. Pembebasan lahan tidak secepat yang kami harapkan. Kalau prasarana infrastruktur ini rampung, sebetulnya soal promosi urusan yang mudah. Karena itu, kami membuatnya bertahap. Saya memperkirakan kita bahkan bisa melampaui negara-negara lain, asalkan infrastrukturnya siap.

Persoalannya, kondisi ekonomi dan keuangan negara sedang cukup berat...

Pas kita berat (kondisinya), justru saatnya kita melakukan banyak perbaikan.

Tapi, bagaimana dengan kondisi pendanaan negara yang terbatas?

Halaman:
Metta Dharmasaputra
Metta Dharmasaputra
Co-founder, CEO Katadata

Catatan Redaksi:
Katadata.co.id menerima tulisan opini dari akademisi, pekerja profesional, pengamat, ahli/pakar, tokoh masyarakat, dan pekerja pemerintah. Kriteria tulisan adalah maksimum 1.000 kata dan tidak sedang dikirim atau sudah tayang di media lain. Kirim tulisan ke [email protected] disertai dengan CV ringkas dan foto diri.

Berita Katadata.co.id di WhatsApp Anda

Dapatkan akses cepat ke berita terkini dan data berharga dari WhatsApp Channel Katadata.co.id

Ikuti kami

Artikel Terkait

Video Pilihan
Loading...
Advertisement