Pengusaha Ingin Pemerintah Pastikan Mogok Pekerja JICT Tak Terulang

Operator Pelabuhan Tanjung Priok untuk sementara menjalankan rencana darurat di tengah pemogokan pekerja JICT.
Ameidyo Daud Nasution
Oleh Ameidyo Daud Nasution
4 Agustus 2017, 16:36
No image
Aktifitas bongkar muat kontainer di PT Jakarta International Container Terminal (JICT), Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah turut mencari jalan keluar agar mogok pekerja Jakarta International Container Terminal (JICT) tak terulang. Hal ini agar kelancaran logistik industri tidak terganggu ke depannya.

Ketua Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, pemberlakuan rencana darurat setiap kali ada unjuk rasa tak bisa terus-menerus dilakukan. “Ini harus diselesaikan akar masalahnya, jangan setiap ada demo lalu bongkar muat dipindahkan,” ujarnya saat dihubungi, Jumat (4/8).

Menurut Hariyadi, sudah saatnya PT Pelindo II (Persero) mengutamakan transparansi dalam persoalan kontrak dengan Hutchison. Di sisi lain, dirinya juga meminta para pekerja mengambil langkah hukum jika memang ada masalah. Demonstrasi dan pemogokan dinilainya akan berdampak kontraproduktif.

"Karena yang rugi semuanya mulai dari konsumen hingga industri," ujarnya. (Baca juga: Aksi Mogok Ratusan Pekerja JICT Ganggu Arus Ekspor-Impor)

Haryadi mengaku belum mengetahui berapa anggota Apindo yang terdampak logistiknya secara langsung dari adanya pemogokan pekerja ini. Namun apabila masalah ini tidak diselesaikan maka dirinya khawatir persoalan ini akan merembet ke mana-mana.

"Jangan sampai mogok mereka yang berawal dari niat baik malah membuat (masyarakat) antipati," ujarnya.

Selama pemogokan yang dilakukan pekerja JICT pada 3 hingga 10 Agustus 2017, pemerintah memang menjalankan rencana darurat (contingency plan). Hal itu dinyatakan oleh Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan (OP) Kelas Utama Tanjung Priok, I Nyoman Gede Saputra.

"Sebagaimana perintah Menteri Perhubungan dan Direktur Jenderal Perhubungan Laut untuk tetap menjaga kelancaran arus barang dan kapal, maka Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok telah menyiapkan rencana darurat, seperti pengalihan pelayanan jasa kepelabuhanan JICT ke terminal internasional lain yang juga berada di Pelabuhan Tanjung Priok," ujar Nyoman dalam keterangan tertulisnya.

(Baca: JICT Gandeng TPK Koja Operasikan Tanjung Priok Selama Pekerja Mogok)

Lebih lanjut Nyoman menyebutkan, Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok, New Port Container Terminal 1 (NPCT-1), Terminal MAL, dan Terminal Peti Kemas Koja akan membantu pelayanan jasa kepelabuhanan selama mogok kerja tersebut terjadi.

"Prinsipnya, Pelabuhan Tanjung Priok siap menerima pengalihan jasa kepelabuhanan JICT akibat adanya mogok kerja," ujar Nyoman.

Pengalihan tersebut telah dimulai pada 31 Juli 2017 ketika JICT menyerahkan operasional peralatannya ke TPK Koja untuk pengoperasian 300 meter dermaga utara JICT yang bisa diperpanjang menjadi 720 meter jika diperlukan.

Adapun untuk pelaksanaan rencana pengalihan jasa kepelabuhanan JICT ke terminal Internasional lainnya, OP Tanjung Priok telah berkoordinasi dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero).

Terkait dengan pengamanan di Pelabuhan Tanjung Priok yang merupakan objek vital nasional, OP Tanjung Priok telah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjaga kelancaran operasional pelabuhan agar tidak terganggu.

Nyoman juga menyebutkan OP Tanjung Priok telah mendatangkan tenaga operator crane andal ke Pelabuhan Tanjung Priok yang berasal dari Semarang, Pontianak, Panjang dan Palembang untuk mengantisipasi rencana mogok kerja di JICT.

Reporter: Ameidyo Daud Nasution
Editor: Pingit Aria

Video Pilihan

Artikel Terkait