Menteri Susi Tetap Larang Kapal Bekas Asing di Perairan Indonesia

"Indonesia sudah berbaik hati dengan kapal asing ini untuk tidak ditenggelamkan," ujar Susi.
Miftah Ardhian
16 Juni 2017, 16:57
Susi
ANTARA FOTO/Izaac Mulyawan
Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti didampingi Wakil KSAL Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman memantau proses penenggelaman kapal pencuri ikan di perairan Pulau Ambon, Maluku, 1 April 2017.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak akan melonggarkan larangan sementara atau moratorium izin kapal-kapal asing dan eks-asing di seluruh perairan Indonesia. Alasannya, larangan ini dinilai efektif mengurangi praktik pencurian ikan di wilayah Indonesia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti justru mempertanyakan industri yang mengalami penurunan produktivitas akibat aturan tersebut. Dia mengatakan, KKP telah memberdayakan nelayan dengan memberi bantuan kapal, memberikan pakan mandiri, dan sistem logistik.

Dengan demikian, Susi mengklaim, industri perikanan telah memberdayakan nelayannya sendiri, bukan pemilik kapal asing dan eks-asing. "Indonesia sudah berbaik hati dengan kapal asing ini untuk tidak ditenggelamkan," ujar Susi saat konferensi pers, di kantornya, Jakarta, Jumat (16/6).

(Baca juga: Dipersoalkan BPK, KKP Batalkan Pengadaan 600 Kapal dan Tanah Pertamina)

Advertisement

Susi mengatakan, kapal asing dan eks-asing dilarang beroperasi karena merupakan alat bukti kejahatan. Namun, Indonesia dinilai tidak memiliki energi yang cukup banyak untuk mempidanakan seluruh kapal asing dan eks-asing ini.

"Jadi silakan pergi, registrasi ke luar. Itu sudah sangat baik. Kalau mereka lobi pensiunan aparat, gubernur, atau pejabat, bilang saya beli (kapal asing dan eks-asing), oh tetap tidak bisa (operasi)," ujarnya.

Susi menjelaskan, modus pencurian ikan sudah semakin berkembang. Di Sulawesi Utara dan Natuna misalnya, petugas pernah menangkap nelayan-nelayan asing dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Indonesia yang mencuri ikan dengan kapal lokal.

(Baca juga:  Laporan Keuangan KKP Bermasalah, BPK Tunggu Klarifikasi Lanjutan)

Lebih lanjut, Susi menjelaskan, dirinya akan terus melindungi kelestarian kelautan dan perikanan Indonesia.  Semua ikan yang berada di wilayah teritorial Indonesia, katanya, secara hukum merupakan hak Indonesia dan hanya sedikit yang bermigrasi hingga batas negara.

Berdasarkan data evaluasi KKP, stok ikan yang boleh ditangkap secara berkelanjutan di perairan Indonesia pada 2015 sebanyak 9,93 juta ton.  Kemudian pada akhir 2016 naik menjadi 12,54 juta ton.

(Baca: Menteri Susi: Sejak Pemerintahan Jokowi, Stok Ikan Terus Naik )

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait