JK: Jelang Pilkada, Gesekan di Medsos Lebih Besar dari Kenyataan

Miftah Ardhian
31 Januari 2017, 20:35
Wapres Kalla
Arief Kamaludin (Katadata)

Tahun ini Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 101 daerah mulai tingkat Kabupaten, Kota, hingga Provinsi. Beberapa gesekan pun turut mewarnai proses jelang pesta rakyat ini, terutama di DKI Jakarta. Namun, hal itu dinilai hanya besar di media sosial (medsos) bukan di dunia nyata.

Adalah Wakil Presiden Jusuf Kalla yang melontarkan penilaian tersebut. Menurutnya, gesekan atau konflik yang terjadi dinilai sangat kecil. Namun, adanya isu atau berita palsu alias hoax membuat konflik antar peselancar di dunia maya tampak besar.

"Akibat teknologi, di medsos banyak muncul hoax. Ini yang umumnya mengakibatkan terjadi (konflik)," ujar pria yang akrab disapa JK ini dalam acara Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Pelaksanaan Pilkada Serentak, di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1).

(Baca juga:  Perang Lembaga Survei di Pilkada DKI)

JK optimistis Pilkada kali ini akan berlangsung aman. Alasannya, pertama, setiap daerah memiliki pola hubungan antar partai politik yang berbeda-beda. Ia mencontohkan, dalam salah satu Pilkada, bisa saja PDIP berkoalisi dengan Golkar, tapi di daerah lain bisa menjadi lawan. “Sehingga, pergesekan yang ada hanyalah bagian kecil dari proses demokrasi negara ini, bukan mencerminkan realitas sesungguhnya secara nasional,” ujarnya.

Kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dianggap telah menjalankan perannya dengan sangat baik. Proses kampanye yang dibatasi oleh aturan yang sangat ketat meminimalisir potensi gesekan atau konflik yang terjadi di lapangan.

Larangan penggunaan baliho, pembatasan iklan di televisi, juga menjadi salah satu cara agar penyelenggaraan Pilkada ini semakin ringan dengan sedikit kecurangan. "Dengan aturan-aturan ini, membuat peserta harus turun langsung, sehingga, semakin menyentuh masyarakat," ujarnya.

Meskipun demikian, JK mengakui, potensi gesekan dan konflik itu masih tetap ada. Bahkan, JK beranggapan, bahwa konflik tersebut umumnya justru terjadi setelah masa penghitungan suara. Alasannya, akan banyak pihak yang terkadang kurang bisa menerima hasil yang diperoleh dari perhitungan suara tersebut.

(Baca juga: Manajer Kampanye Cagub Jakarta AHY Mundur dari Indika)

"Artinya, Polisi, Jaksa, dan penegak hukum lainnya, setelah pemilihan sampai dua minggu setelah perhitungan harus tetap menjaga," ujar JK.

Memang, JK pun mengakui, permasalahan di Pilkada DKI Jakarta cukup memanas. Namun, dirinya yakin hal tersebut tidak akan menjadi suatu yang besar. Kuncinya adalah proses hukum yang dijalankan. Menurutnya, segala masalah yang muncul dalam proses Pilkada ini hendaknya segera dibawa ke ranah hukum untuk mendinginkan situasi.

Namun, dirinya mengingatkan, jangan sampai permasalahan yang muncul di berbagai daerah menyangkut isu Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan. Karena, menurutnya, isu tersebut akan memberikan sentimen-sentimen negatif yang bisa berlangsung sangat lama. Hal ini lah yang bisa menyebabkan pemasalahan semakin membesar nantinya.

(Baca juga: Pengacara Ahok Lapor Saksi ke Polisi, Sidang Terancam Ditunda)

Reporter: Miftah Ardhian
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait