Diduga Terima Suap Rp 20 Miliar, Emirsyah Dicekal ke Luar Negeri

Image title
19 Januari 2017, 19:50
Emirsyah Satar
Katadata | Arief Kamaludin

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar menjadi tersangka kasus suap terkait pembelian mesin pesawat Airbus A330. Emirsyah kini juga telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri.

"Betul (dicegah ke luar negeri). Ada permintaan dari KPK," kata Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Imigrasi Agung Sampurno saat dikonfirmasi, Kamis, 19 Januari 2017.

Emirsyah dicegah ke luar negeri sampai 6 bulan ke depan untuk kebutuhan pemeriksaan. "Pengajuan dari KPK sejak tanggal 16 Januari 2016," kata Agung.

(Baca juga: Puluhan Miliar Suap Emirsyah Tersebar di Indonesia dan Singapura)

Selain Emirsyah, KPK juga menetapkan seorang berinisial SS sebagai tersangka. SS yang merupakan Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd, diduga menjadi perantara suap dari Rolls-Royce pada Emirsyah.

Suap untuk Emirsyah diduga diberikan dalam bentuk uang dan barang. “Dalam bentuk uang ESA menerima uang setara Rp 20 miliar, dalam mata uang Euro € 1,2 juta dan US$ 180 ribu. Adapun suap yang diterima ESA dalam bentuk barang tersebar di Singapura dan Indonesia dengan nilai US$ 2 juta.” Kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif, Di Gedung KPK, Kamis (19/1).

Laode menjelaskan, dalam pembelian pesawat, rangka dan mesin dijual terpisah. Dalam pengadaan pesawat Airbus A330 oleh Garuda Indonesia misalnya, ada tiga pabrikan yang menawarkan mesin. “pabrik mesin Rolls-Royce kemungkinan menawarkan kalau beli mesin kami nanti akan ada sesuatunya,” katanya.

Hanya saja, ia menekankan bahwa kasus ini bukanlah kejahatan korporasi. “Sebab yang mendapat keuntungan dari perbuatan ini bukan Garuda melainkan ESA,” ujarnya.

(Baca juga: Emirsyah Satar, Tersangka Suap dengan Rekam Jejak Gemilang)

Ia pun berharap kasus ini tidak mengganggu operasional Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan nasional Indonesia. “ Garuda indonesia sangat kooperatif dan tindakan pidana ini bersifat individual karena itu kita harapkan ini tidak menggangu operasinya,” katanya.

Laode juga menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia berharap para pejabat BUMN tidak bermain-main dengan kekuasaannya yang bisa mengakses perbankan di luar negeri.

“KPK punya telinga dan tangan di negara-negara lain oleh karena itu berharap pejabat publik yang punya akses pendanaan internasional tidak main-main,” ujarnya.

(Baca juga:  Dugaan Suap Emirsyah Telah Menjerat Rolls-Royce di Inggris)

Reporter: Muhammad Firman
Editor: Pingit Aria
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait