Setahun Jokowi-Ma’ruf: Pandemi Perlambat Laju Ekonomi
Hari ini, tepat setahun lalu, Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI. Pandemi Covid-19 menjadi ujian berat pada periode kedua Jokowi sebagai Presiden.
Pandemi ini turut mempengaruhi berbagai rencana dan program pemerintah. “Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi - terutama untuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) serta Koperasi,” kata Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Moeldoko dalam pernyataan pembuka laporan tahunan terkait program kerja Jokowi-Ma'ruf Amin, Selasa (20/10/2020).
Covid-19 memaksa Indonesia juga ratusan negara di dunia jungkir balik mengatasi dampak pandemi yang luar biasa. Jutaan orang meninggal, puluhan juta orang terinfeksi. Ekonomi Indonesia, juga global ada di ambang resesi.
Pemerintah berakrobat dalam situasi darurat. Anggaran dihitung ulang menyesuaikan kondisi pandemi. “Dalam mengelola krisis ini, gas dan rem harus seimbang” Presiden Joko Widodo 21 Juli 2020.
Pada April 2020, Covid-19 ditetapkan jadi Bencana Nasional, Perpu 1 Tahun 2020 soal Anggaran diteken. Pemerintah juga melarang mudik lebaran.
Indonesia langsung mengantisipasi kemungkinan terburuk. Kampanye protokol kesehatan dengan Gerakan 3M mulai digiatkan: memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Di saat bersamaan pemerintah menyiapkan ketersediaan alat tes dan melakukan pelacakan. Sekaligus memastikan ketersediaan rumah sakit dan kesiapan tenaga medis.
Cara paling efektif dengan memutus kontak antarmanusia. Beberapa negara menerjemahkannya dengan kebijakan mengunci total (lock down) pergerakan penduduknya, meski beresiko lumpuhnya ekonomi. Indonesia tidak.
Jokowi memutuskan menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Interaksi sosial sehari-hari dibatasi. Tak hanya sekolah, kantor, tempat ibadah, dan fasilitas umum untuk sementara ditutup. Setiap daerah bisa mengajukan PSBB ini jika memenuhi syarat.
Tata Ulang Anggaran
Ganasnya penyebaran Covid-19 memaksa pemerintah mengubah alokasi anggaran secara besar-besaran untuk menangani wabah ini. APBN 2020 yang disusun sebelum pandemi terpaksa direvisi karena tak bisa menjawab kebutuhan darurat penanganan situasi.
Payung hukum pun disiapkan dari Perpu No. 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi UU No. 2 tahun 2020 soal Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan COVID-19.
Kedua aturan tersebut memberikan fleksibilitas bagi pemerintah untuk merespon situasi pandemi. Antara lain juga memberikan relaksasi defisit mengingat kebutuhan belanja negara untuk menangani COVID-19 meningkat pada saat pendapatan negara menurun.
APBN 2020 pun sudah diubah dua kali dari defisit sebesar 5,07% menjadi 6,34% PDB. Alokasi penanganan Covid-19 menjadi Rp 695,2 T dengan Rp 87,55 T di antaranya difokuskan untuk kesehatan. Dalam RAPBN, pos anggaran serupa juga dialokasikan senilai RP 169,7 T mengingat dampak pandemi diduga masih berjalan hingga 2021.
Bagaimana realisasi penggunaan anggaran tersebut? Simak Databoks berikut:
Kebijakan relaksasi defisit tetap akan berlanjut pada 2021. Di tengah ancaman ketidakpastian global dan domestik, pemerintah tetap fokus pada upaya penyelamatan dari COVID-19, mempercepat pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi.
Pemerintah menaikkan alokasi anggaran penanganan COVID-19 dari Rp 677,2 T menjadi Rp 695,2 T. Peningkatan tersebut terjadi karena adanya kebutuhan korporasi dan daerah yang bertambah di tengah upaya pemulihan COVID-19.
Alokasi anggaran itu diperuntukan untuk menangani Kesehatan (Rp 87,55 triliun), perlindungan sosial (Rp 203,90), dan dukungan UMKM (Rp 123,46 triliun), dunia usaha (Rp 120,61 triliun), pembiayaan korporasi (Rp 53,57 triliun) serta Pemda (Rp 106,11 triliun).
Vaksin Merah Putih
Salah satu inovasi yang sedang disiapkan dalam penanganan pandemi adalah vaksin Covid-19. Keberadaan vaksin ini menjadi kebutuhan mendesak di seluruh dunia. Indonesia menyiapkan vaksin diberi label Vaksin Merah Putih.
Adalah Lembaga Biomolekuler Eijkman yang memimpin konsorsium pengembangan vaksin Covid-19 yang berupa protein rekombinan. Menteri Riset dan Teknologi/ Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (Menristek/ Kepala BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, vaksin Merah Putih ditargetkan selesai pada pertengahan tahun depan.
Vaksin merah putih ini dibuat menggunakan strain virus corona dari Indonesia. Saat ini pengembangannya sudah lebih dari setengah jalan. Lembaga Eijkman akan menyerahkan bibit vaksin tersebut kepada PT Bio Farma Januari mendatang untuk dilakukan tiga tahap uji klinis.
Mengingat jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 267 juta jiwa, kebutuhan vaksin sangatlah mendesak. Vaksin produksi sendiri tak akan bisa memenuhi.
Pememrintah kemudian menjalin kerja sama dengan produsen vaksin asing. Saat ini Indonesia menggandeng tiga perusahaan vaksin China: Sinovac, Sinopharm (65 juta dosis), dan CanSino (15-20 juta dosis). Selain itu, Astra Zeneca dari Inggris juga berkomitmen mengirimkan 100 juta dosis vaksin.
Pengiriman 143 juta dosis konsentrat vaksin Sinovac akan dimulai November 2020. Sementara itu, vaksin dari Sinopharm sedang menjalani uji coba klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab.
