Kejar Target Ekspor Ikan, KKP Lobi Jepang Bebaskan Bea Masuk

"Target ekspor hasil perikanan Indonesia ke Jepang tahun 2017 sebesar US$ 1 Milyar atau sekitar 13.6% dari total target nilai ekspor Indonesia US$ 13,59 miliar," kata Nilanto
Michael Reily
Oleh Michael Reily
7 September 2017, 11:24
Bongkar muat ikan
Donang Wahyu|KATADATA
Aktivitas bongkar muat ikan tak selamanya dilakukan di pelabuhan perikanan samudera Bitung. Sejumlah kapal juga melakukan bongkar muat di dermaga-dermaga kecil yang terdapat di sekitar Bitung.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah meyakinkan pemerintah Jepang agar mau membebaskan bea masuk impor produk perikanan dari Indonesia. Ini dilakukan KKP untuk mengejar target ekspor sektor perikanan Indonesia yang mendapat porsi lumayan banyak, yaitu 13,6% dari total ekspor nonmigas.

Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP Nilanto Perbowo mengatakan target ekspor perikanan Indonesia ke Jepang adalah Rp 13,3 triliun atau US$ 1 miliar. "Target ekspor hasil perikanan Indonesia ke Jepang tahun 2017 sebesar US$ 1 Milyar atau sekitar 13.6% dari total target nilai ekspor Indonesia US$ 13,59 miliar," kata Nilanto kepada Katadata, Jakarta, Rabu malam (6/9).

(Baca: Pemerintah Ingin Jepang Bebaskan Bea Masuk Tuna)

Komoditas utama perikanan yang bakal dimaksimalkan untuk pasar Jepang adalah udang, tuna, cakalang, rajungan, teri, mutiara, rumput laut, dan sidat. Namun, potensi tersebut masih terhambat oleh bea masuk Jepang yang berkisar antara 3,6-9,2% dengan rata-rata 7%.

Nilanto menyebutkan sepanjang 2017, pemerintah telah kehilangan potensi pendapatan sebesar US$ 12 juta atau Rp 160 miliar yang dibayarkan untuk pajak ekspor perikanan. Pihak otoritas perikanan dan kelautan Indonesia memastikan akan menambah kapasitas produksi untuk diekspor ketika bea masuk ke Jepang sudah dibebaskan.

Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi Hardijanto juga menjelaskan permintaan pembebasan bea masuk ini sudah dibahas dalam perundingan Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) beberapa waktu lalu. Namun, kesepakatannya masih akan ditindaklanjuti pada general review di Jepang pada 20 September nanti.

Dia mengungkapkan Pemerintah Jepang telah memahami bahwa Indonesia merupakan penyuplai ikan terbesar di Asia Tenggara. Pengenaan bea masuk bakal tidak efisien bagi produk perikanan Indonesia yang dibutuhkan Jepang. Indonesia bisa memasarkannya ke negara lain.

"Kalau tidak kompetitif, ruginya di mereka (Jepang) juga," ujarnya. (Baca: Jepang Bangun Fasilitas Perikanan di Enam Pulau Luar Indonesia)

Rifky mencontohkan peningkatan ikan tuna di kawasan Bitung yang sudah berhasil meningkat sebanyak 200 persen. Pada periode Januari-Juli 2017, ada 15.000 ton lebih ikan tuna yang terjaring nelayan. Padahal, periode yang sama pada tahun lalu, tangkapan ikan tuna hanya mencapai 5.800 ton.

Tertahannya ekspor akibat tarif impor dari Jepang, bakal mengurangi potensi jumlah ikan tuna yang dikirim untuk memenuhi kebutuhan negara tersebut. Untuk mengakali dibuangnya ikan tuna seperti tahun lalu, Rifky menugaskan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pembeli hasil perikanan nelayan. Kedua BUMN tersebut adalah Perum Perindo dan PT Perikanan Nusantara (Persero).

Menurut Rifky, perikanan adalah sektor unggulan Indonesia. Sehingga dia bakal mendorong semaksimal mungkin pembebasan bea masuk ke Jepang. "Saya kira harus, karena neraca perdagangan masih bisa dimaksimalkan," ujarnya.

(Baca: Mitsubishi dan Itochu Berniat Relokasi Usaha Perikanan ke Indonesia)

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan tengah mengupayakan akses pasar sektor perikanan dibebaskan bea masuk ke Jepang. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Iman Pambagyo mengaku sedang merundingkan akses pasar produk potensial terutama sektor perikanan, kehutanan, pertanian, dan industri.

"Kami akan berorientasi pada outcome bukan output, sehingga hasil akhir kerja sama kedua negara ini dapat lebih maksimal bagi Indonesia," kata Iman.

Video Pilihan

Artikel Terkait