Kemenhub Pertanyakan Komitmen Rusia Garap Kereta di Kalimantan
Pemerintah mempertanyakan keseriusan investor Rusia merealisasikan pembangunan proyek kereta api di Provinsi Kalimantan Timur. Kementerian Perhubungan akan menanyakan hal ini kepada PT Kereta Api Borneo, anak usaha Rusian Railways yang menggarap proyek ini.
Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono mengatakan hingga saat ini pihaknya belum mengetahui perkembangan proyek tersebut. Kemenhub juga belum melihat langkah konkret dari investor Rusia membangun kereta api di Kalimantan.
"Kami ingin menanyakan niatnya, bisa dengan surat ataupun rapat dengan mereka," ujar Prasetyo ditemui Katadata Kamis (4/8). (Baca: Empat Perusahaan Besar Rusia Sampaikan Minat Investasi ke Jokowi)
Jika investor ini benar-benar serius, mereka seharusnya sudah menyampaikan hasil studi kelayakan dan rencana jalur rute atau trase yang akan dibangun kepada Kemenhub. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin pelaksanaan proyek tersebut.
Dia mengatakan ada beberapa kendala yang dialami investor untuk melanjutkan proyek ini. Diantaranya harga batu bara yang sedang rendah. Hal ini membuat keekonomian dari proyek kereta ini menjadi semakin rendah.
Sebenarnya proyek kereta api ini dibangun sebagai angkutan barang dan penumpang. Andalannya adalah angkutan barang, khususnya produk tambang baru bara melimpah di daerah tersebut. Saat ini bisnis batu bara sedang lesu dan proyek ini tidak bisa mengandalkan penumpang untuk mengembalikan investasinya.
"Mereka waktu itu berani karena harga batubara bagus," katanya, "Yang terjadi sekarang hitungannya perlu cermat dan hati-hati," lanjutnya.
Investor Rusia ini juga tidak mau mengikuti tender dalam Kerjasama Pemerintah dan Swasta. Kendala lainnya adalah ketersediaan lahan yang akan digunakan untuk pembangunan proyek tersebut.
Saat ini pemerintah memang sedang melakukan percepatan pembangunan infrastruktur, terutama yang termasuk dalam proyek strategis nasional. Makanya pemerintah mempertanyakan keseriusan investor untuk menggarap proyek infrastruktur ini, termasuk proyek kereta api di Kalimantan. (Baca: Luhut Minta Proyek Kereta Cepat dan Bandara Dikebut)
Dalam Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, ada dua proyek kereta api di Pulau Kalimantan yang dianggap strategis pelaksanaannya. Pertama, kereta Puruk Cahu - Bangkuang di Kalimantan Tengah. Kedua, pembangunan rel kereta api di Kalimantan Timur.
Proyek kereta Kaltim sebelumnya telah diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 19 November 2015. Proyek kereta api ini terdiri dari dua jalur yakni jalur Utara (Kabupaten Kutai Barat hingga Kabupaten Paser Penajam Utara) sepanjang 203 kilometer. Kemudian jalur selatan menghubungkan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kutai Timur sepanjang 135 kilometer. Total kebutuhan investasi dua jalur ini mencapai US$ 3,7 miliar.
Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Panjaitan meminta pemberian izin dan pengerjaan sejumlah proyek perkeretaapian dipercepat. Infrastruktur darat ini dinilai merupakan penunjang konektivitas yang diminta Presiden Joko Widodo. Selain kereta cepat Jakarta - Bandung dan kereta bandara, Luhut juga meminta izin pembangunan kereta di Kalimantan dipercepat.
