Masuknya Pembangkit Nuklir dalam Strategi Besar Energi Nasional
- Pemerintah membuka opsi memasukkan pembangkit nuklir atau PLTN dalam strategi besar energi nasional.
- PLTN skala kecil dalam strategi besar tersebut dinilai tidak ekonomis.
- Teknologi pembangkit nuklir belum terbukti dan pengembangannya perlu subsidi besar.
Pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN akan masuk dalam grand strategy (strategi besar) energi nasional. Rencananya, pemerintah membangun pembangkit itu dalam skala kecil terlebih dahulu, 100 megawatt (MW) hingga 200 MW untuk daerah terpencil.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Satya Widya Yudha mengatakan konsumsi listrik Indonesia saat ini baru sekitar seribu kilowatt hour (kWh) per kapita. Angka ini lebih rendah dibandingkan negara Asia lainnya.
Padahal, salah satu parameter negara maju yaitu tingkat konsumsi listrik yang tinggi. Artinya, roda perekonomian bergerak aktif. Negara ini belum mencapai tahap tersebut dan pemerintah mengupayakan agar ekonomi dapat terus tumbuh.
Dalam lima tahun ke depan, targetnya kapasitas pembangkit listrik mencapai di atas 100 gigawatt (GW). Sedangkan sampai dengan Juni 2020, kapasitasnya baru mencapai 70.964 megawatt (MW), seperti terlihat pada Databoks di bawah ini.
Di sisi lain, Indonesia telah meratifikasi Perjanjian Paris 2015 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016. Dalam aturan ini, pemerintah menargetkan penurunan emisi karbon dioksida hingga 29% dengan usaha sendiri dan 41% bersama dukungan internasional pada 2030.
Guna mengejar target itu, pemerintah membuka opsi pemenuhan energi dari sumber energi baru. Teknologi nuklir disebut paling siap dibandingkan bahan bakar ramah lingkungan lainnya.
Pemenuhan energi bersih pun menjadi keharusan. Pemanfaatan energi terbarukan yang memakai tenaga matahari, panas bumi, angin, dan air, selama ini masih terkendala keekonomian proyek dan harga listrik.
“Kami melihat mana yang mudah dikembangkan. PLTN baru menjadi opsi dan masuk grand strategy (strategi besar) energi nasional,” kata Satya kepada Katadata.co.id, Kamis (18/3).
Namun, ada beberapa syarat untuk mengembangkan nuklir. Pertama, harus ada pembentukan badan pengawas khusus. Kedua, pengembangannya berdasarkan keputusan nasional.
Terakhir, teknologinya harus teruji. PLTN tidak dapat terbangun dalam skala apapun jika semua syarat itu tidak terpenuhi. “Kami minta Indonesia tidak dijadikan ajang percobaan,” ucapnya.
Namun, Satya mengatakan, terlalu jauh untuk berbicara mengenai nilai keekonomian. Yang utama saat ini adalah memposisikan PLTN. "Ini masih tahap pembicaraan. Kecuali kalau Indonesia sudah mengundang investor. Kami belum sampai ke situ,” ujarnya.
Langkah pertama yang akan pemerintah lakukan saat ini adalah memasukkan PLTN dalam peta jalan atau roadmap. Untuk itu, perlu ada revisi kebijakan energi nasional atau KEN.
Kalimat “PLTN sebagai opsi terakhir” perlu diubah menjadi kata memungkinkan. “Grand strategy nasional itu belum disetujui. Nantinya menjadi embiro perubahan KEN dan RUEN (rencana umum energi nasional),” ujar Satya.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yusgiantoro sehari sebelumnya menyebut kalimat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN tersebut sebenarnya bukan titik, tapi koma. “Terlihat dalam penjelasan pasal 11 PP tersebut,” ujarnya.
Di dalam penjelasannya tertulis, pemanfaatan energi nuklir memerlukan standar keselamatan kerja dan keamanan yang tinggi serta mempertimbangkan dampak bahaya radiasi nuklir terhadap lingkungan hidup. Karena itu, penggunaannya dipertimbangkan sebagai pilihan terakhir.
Apabila telah dilakukan kajian mendalam mengenai teknologinya, tulis aturan itu, energi nuklir dapat dimanfaatkan untuk tujuan damai, pemenuhan kebutuhan energi dalam skala besar, dan mengurangi emisi karbon.
PLTN Skala Kecil Dinilai Tak Ekonomis
Kepala Perwakilan ThorCon International Bob S. Effendi berpendapat hampir semua pengembang tidak mau berinvestasi di PLTN skala kecil. Dengan memakai produsen listrik swasta (IPP), pembangkitnya tidak akan ekonomis dibandingkan yang berbahan bakar batu bara.
The pandemic has led Indonesia to revisit its roadmap to the future. This year, we invite our distinguished panel and audience to examine this simple yet impactful statement:
Reimagining Indonesia’s Future
Join us in envisioning a bright future for Indonesia, in a post-pandemic world and beyond at Indonesia Data and Economic Conference 2021. Register Now Here!
