- Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kondisi dana pensiun BUMN telah menunjukkan lampu kuning.
- Kejagung menemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pengelolaan investasi dana pensiun Pelindo II.
- Alokasi dana pensiun dalam saham merupakan hal lumrah tapi banyak celah.
Dana pensiun di sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) sedang harap-harap cemas. Mereka sedang mengalami defisit karena kesalahan investasi dan dugaan korupsi. Pemerintah ingin melakukan bersih-bersih sebelum bom waktu ini meledak.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengatakan dana pensiun perusahaan pelat merah mencatat ketidakcukupan dana hingga Rp 9,8 triliun pada 2021. Defisit ini muncul akibat 65% dana pensiun tersebut memiliki masalah.
Erick telah mengumpulkan 41 direksi dari dana pensiun BUMN pada Januari 2023. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu memberi peringatan. Pengelolaan dana pensiun tidak lagi boleh seperti dulu yang cenderung tidak transparan, akuntabel, dan sering bocor.
“Rekam jejaknya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan, atau dana yang dikorupsi,” kata pendiri konglomerat Grup Mahaka itu dalam siaran pers pada 12 Januari 2023. “Sekarang saya bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan untuk menyusun daftar hitam. Siapa saja direksi yang korup akan masuk daftar ini.”
Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), terdapat 71 dana pensiun yang terafiliasi dengan BUMN hingga Februari 2023. Secara keseluruhan, nilai aset yang dikelola oleh dana pensiun perusahaan pelat merah mencapai Rp 126 triliun. Ini setara dengan kira-kira 37% dari total aset bersih dana pensiun di Indonesia pada Desember 2022.
Erick mengatakan pada Februari 2023, kondisi dana pensiun BUMN telah menunjukkan lampu kuning. Ini tandanya sudah memasuki status hati-hati. Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menyelidiki 12 dugaan kasus korupsi di lingkungan BUMN.
Termasuk dalam penyelidikan itu adalah dana pensiun perusahaan pengelola pelabuhan pelat merah PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo). Sebelumnya, dua perusahaan asuransi BUMN terlibat dalam kasus korupsi, yaitu PT Jiwasraya dan PT Asabri.
Puncak Gunung Es, Dugaan Korupsi Dana Pensiun Pelindo
Kejagung telah meningkatkan status dugaan korupsi di Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) antara 2013 dan 2019 ke penyidikan dari penyelidikan pada 13 Maret lalu. Dalam laporannya, dana pensiun ini memiliki 13.307 peserta hingga April 2022.
Mayoritas pesertanya pasif alias sudah tidak membayar iuran dan belum mengklaim manfaat. Sebagian besar dari mereka adalah bagian dari Pelindo II, yang mengawasi pelabuhan di Wilayah II seperti Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara, DKI Jakarta.
Kejagung menemukan indikasi pelanggaran hukum dalam pengelolaan investasi DP4. Dana pensiun ini telah melakukan investasi dalam tanah, saham, reksadana, dan penyertaan modal ke PT Indoport Utama dan PT Indoport Prima.
Investasi terebut sebetulnya sejalan dengan peraturan OJK tentang Investasi Dana Pensiun. Namun, praktiknya memakai makelar dan markup harga pembelian tanah di Salatiga (Jawa Tengah), Palembang (Sumatera Selatan), Tangerang (Banten), dan Depok (Jawa barat). Modus ini bemuara ke kelibahan dana yang diterima tim pengadaan.
Pelanggaran lainnya adalah tidak melakukan analisis teknis dan fundamental dalam pembelian saham dan reksadana. Kejagung berpendapat penyertaan modal ke Indoport Utama dan Indoport Prima tidak memenuhi prinsip kehati-hatian.
“Atas perbuatan tersebut, terdapat indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp 148 miliar,” kata kepala pusat penerangan hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam siaran pers pada Senin lalu.
Kejagung telah memeriksa lebih dari 30 saksi terkait dugaan korupsi tersebut. Pada Rabu lalu, markas Korps Adhyaksa telah memeriksa pegawai Pelindo berinisial S dan kepala divisi distribusi kanal PT BNI Sekuritas berinisial JA.
