Berita ASN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Mahkamah Konstitusi memutuskan pembentukan lembaga independen sebagai pengawas merit ASN untuk menggantikan sistem pengawasan sebelumnya yang telah dibubarkan.

MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membentuk lembaga independen guna mengawasi penerapan sistem merit ASN, yang harus terwujud maksimal dua tahun setelah putusan ini.

Perbedaan PPPK penuh waktu dan paruh waktu terlihat dari segi jam kerja, gaji, hingga tunjangan. Berikut penjelasan lengkapnya terkait perbedaannya.

Berikut tunjangan PPPK paruh waktu yang meliputi THR, transportasi, fasilitas kerja, dan perlindungan BPJS yang diberikan secara proporsional.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengusulkan gaji ASN ditanggung pemerintah pusat alias pempus. Berikut jawaban Menkeu Purbaya.

Ibu Kota Nusantara (IKN) siap menyambut kepindahan sekitar 4.100 orang aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap.

Rencana kenaikan gaji para aparatur sipil negara (ASN) hingga pejabat negara masuk dalam poin perubahan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2025 yang disusun Presiden Prabowo Subianto.

Kenaikan gaji ASN yang diinclude dalam Rencana Kerja Pemerintah belumlah final, menurut Kepala Staf Kepresidenan, dan koordinasi antara kementerian yang relevan masih belum terjalin.

Prabowo Subianto, sebagai Presiden, mengesahkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan kenaikan gaji bagi ASN dan membentuk Badan Penerimaan Negara.

Gaji tunggal ASN tidak akan diberlakukan pada 2026.Keputusan ini didasarkan pada kebijakan jangka menengah yang akan terus dievaluasi oleh pemerintah.

Apa itu gaji tunggal ASN? Beberapa tunjangan direncanakan akan digabungkan menjadi satu gaji pokok. Berikut sistem, tujuan dan manfaatnya.

Kemenkeu mengkaji wacana gaji tunggal untuk ASN yang dirancang dalam RAPBN 2026, mencakup penataan kelembagaan dan transformasi manajemen ASN.

Wacana gaji tunggal untuk ASN kembali muncul di Buku II Nota Keuangan RAPBN 2026, menargetkan transformasi manajemen dan kesejahteraan ASN.

Seringkali terjadi konflik kepentingan dalam whistleblowing system. Pejabat yang dilaporkan melakukan korupsi justru menjadi pengendali mekanisme pelaporan tersebut.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, klarifikasi operasi tangkap tangan di Kolaka Timur yang menangkap beberapa ASN dan swasta, namun Bupati Abdul Azis tidak terlibat karena tidak berada di lokasi.