Berita ASN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Taspen mengajak peserta pensiun rutin autentikasi sebelum tanggal 15 tiap bulan agar manfaat pensiun tetap cair tepat waktu dan penyalurannya lebih aman.

PT TASPEN (Persero) tuntaskan pembayaran manfaat pada ASN korban kecelakaan kereta Bekasi, Faridah Utami yang juga merupakan nakes di RSCM.

Kebijakan satu hari WFH bagi ASN menjadi instrumen transformasi birokrasi menuju sistem kerja yang lebih digital, efisien, dan berbasis kinerja.

Kebijakan WFH ASN akan diterapkan, simak aturan terbaru bekerja dari rumah bagi aparatur sipil negara. ASN diminta untuk tetap aktif selama bekerja.

Kebijakan ASN untuk menerapkan WFH sehari dalam sepekan diperkirakan dapat menghemat kompensasi atau subsidi BBM mencapai Rp 6,2 triliun.

Belanja perjalanan dinas ASN di dalam negeri akan dihemat hingga 50%, sedangkan di luar negeri hingga 70%

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ASN akan bekerja dari rumah atau WFH setiap Jumat setiap mulai April 2026 dalam rangka penghematan energi.

eKinerja merupakan sistem digital yang menjadi tulang punggung dalam pengelolaan kinerja ASN di Indonesia. Untuk mengetahui lebih lanjut soal Apa itu eKinerja, simak penjelasannya di artikel ini.

Pemerintah juga akan mengumumkan kebijakan lain berkaitan dengan mitigasi risiko dampak perang Amerika Serikat (AS) dan Israel dengan Iran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan, anggaran THR ASN sudah tersedia di kas negara sejak jauh hari sebelum Lebaran.

Aparatur Sipil Negara (ASN) bekerja pada hari pertama masuk kerja setelah libur Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di Kantor Balai Kota, Jakarta, Rabu (25/3).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah menyalurkan, tunjangan hari raya (THR) kepada 631 ribu aparatur negeri sipil (ASN) hingga Jumat (6/3) pukul 16.30 WIB.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah telah menyiapkan Rp 55 triliun untuk THR ASN,TNI, dan Polri, termasuk CPNS dan pensiunan.

Gubernur NTT Melki Laka Lena menyampaikan sekitar 9.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berpotensi dirumahkan, terdampak kebijakan pembatasan belanja pegawai.

Kementerian Pertahanan membuka pendaftaran dan akan menyeleksi 4.000 ASN untuk mengikuti pelatihan Komponen Cadangan secara sukarela, yang rencananya dimulai April 2026.