Berita ASN Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS yang semula enam kali dalam satu tahun kini menjadi 12 kali.

Kemenkeu masih mengkaji kenaikan gaji ASN meskipun sudah menerima surat dari Menteri PANRB.

Otorita IKN membuka lelang dua proyek hunian ASN senilai Rp5,5 triliun lewat platform Investara. Skema KPBU ini dijamin pemerintah dan menandai langkah strategis akselerasi pembangunan IKN.

Presiden Prabowo Subianto tiba Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta dari kunjungan kenegaraan ke Australia pada Kamis (13/11) dini hari. Setibanya di Lanud, Prabowo langsung bertemu dengan dua guru ASN

bank bjb dan Kemendikdasmen menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyaluran tunjangan profesi guru ASN dan non-ASN.

Mahkamah Konstitusi memutuskan pembentukan lembaga independen sebagai pengawas merit ASN untuk menggantikan sistem pengawasan sebelumnya yang telah dibubarkan.

MK memerintahkan pembentuk undang-undang untuk membentuk lembaga independen guna mengawasi penerapan sistem merit ASN, yang harus terwujud maksimal dua tahun setelah putusan ini.

Perbedaan PPPK penuh waktu dan paruh waktu terlihat dari segi jam kerja, gaji, hingga tunjangan. Berikut penjelasan lengkapnya terkait perbedaannya.

Berikut tunjangan PPPK paruh waktu yang meliputi THR, transportasi, fasilitas kerja, dan perlindungan BPJS yang diberikan secara proporsional.

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah mengusulkan gaji ASN ditanggung pemerintah pusat alias pempus. Berikut jawaban Menkeu Purbaya.

Ibu Kota Nusantara (IKN) siap menyambut kepindahan sekitar 4.100 orang aparatur sipil negara (ASN) secara bertahap.

Rencana kenaikan gaji para aparatur sipil negara (ASN) hingga pejabat negara masuk dalam poin perubahan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP 2025 yang disusun Presiden Prabowo Subianto.

Kenaikan gaji ASN yang diinclude dalam Rencana Kerja Pemerintah belumlah final, menurut Kepala Staf Kepresidenan, dan koordinasi antara kementerian yang relevan masih belum terjalin.

Prabowo Subianto, sebagai Presiden, mengesahkan Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang menetapkan kenaikan gaji bagi ASN dan membentuk Badan Penerimaan Negara.

Gaji tunggal ASN tidak akan diberlakukan pada 2026.Keputusan ini didasarkan pada kebijakan jangka menengah yang akan terus dievaluasi oleh pemerintah.