E-COMMERCE: Berita Ecommerce Terkini - Info Hari ini

Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) tengah mengembangkan e-commerce lokal yang ditujukan khusus untuk pelaku UMKM.

Pajak e-commerce dinilai hanya menjangkau para penjual di marketplace, padahal transaksi online juga ada yang dilakukan di media sosial dan kanal informal lainnya.

Pemerintah kembali menunda penerapan pajak marketplace oleh Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Asosiasi menilai kepastian regulasi menjadi kunci agar pelaku usaha tidak bingung.

Purbaya menyatakan pemungutan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 atas penghasilan pedagang online ditunda hingga kondisi ekonomi dan daya beli membaik.

Menjelang penerapan Pajak Penghasilan atau PPh 0,5% di marketplace, DJP mengingatkan seller yang memakai KTP karyawan atau keluarga untuk membuka banyak toko tetap bisa terlacak.

Sinyal internet saja tidak cukup, melainkan harus didukung oleh daya beli masyarakat setempat, tingkat pemahaman digital, kemudahan pembayaran, serta ongkos pengiriman logistik yang masuk akal.

Blibli merayakan ulang tahun ke-15 lewat kampanye Salebration selama 12 hari dengan promo berbeda setiap hari, mulai dari gadget, fashion, hingga kebutuhan rumah tangga.

Peneliti NEXT Indonesia Center, Reza Pratama mengatakan, besarnya nilai transaksi e-commerce nasional belum mencerminkan pemerataan ekonomi digital.

Pemerintah menargetkan diskon 50% biaya admin bagi UMKM di marketplace mulai Agustus, namun pelaku industri masih menunggu kejelasan teknis dan waktu implementasi resmi.

Kebijakan diskon biaya admin Perdagangan Elektronik bagi UMKM belum dilakukan. Berikut penjelasan Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA).

Mari Elka mengatakan digitalisasi telah menghasilkan berbagai jejak transaksi yang dapat dimanfaatkan lembaga keuangan untuk menilai profil risiko calon debitur.

Pemerintah mengecualikan pedagang dengan omzet di bawah Rp 500 juta dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di marketplace sesuai PMK 37/2025, menyederhanakan sistem pajak digital.

Pemerintah mewajibkan pedagang yang berjualan di marketplace memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha.

Kemudahan mengakses layanan pelanggan via media sosial dimanfaatkan penipu dengan menyamar sebagai CS palsu, sehingga konsumen perlu meningkatkan kewaspadaan.

Pemerintah akan mengubah mekanisme pemungutan Pajak (PPh Pasal 22) untuk pedagang online via marketplace mulai Juli. Platform akan memotong pajak secara langsung.