Berita Komdigi Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kementerian Komdigi luncurkan layanan DARA sebagai respons konsultasi bagi orang tua untuk menangani anak yang mengalami kecanduan game online secara berlebihan.

Komdigi akan menonaktifkan akun anak di bawah 16 tahun di platform yang dinilai berisiko tinggi mulai 28 Maret. Penonaktifan ini akan dimulai pada platform YouTube, TikTok, Facebook hingga Roblox.

PP Tunas atau Peraturan Pemerintah No. 17/2025 resmi berlaku, menetapkan batas usia akses anak ke platform digital berisiko tinggi hingga 16 tahun.

Menteri Komdigi Meutya Hafid melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Meta yang menjadi operasional induk Facebook, Instagram, dan WhatsApp di Jakarta pada Rabu (4/3).

Menteri Komdigi Meutya Hafid memimpin sidak ke kantor Meta, memberi peringatan keras atas rendahnya kepatuhan platform menangani judi online dan disinformasi.

Menteri Komdigi Meutya Hafid memastikan PP Tunas tentang perlindungan anak di sistem elektronik berlaku Maret. Platform yang melanggar akan dikenakan sanksi.

Komdigi mengintegrasikan layanan pos komersial dan bisnis pengantaran on-demand seperti GoFood dan GrabExpress. Pengaturan tarif pun disesuaikan. Namun kementerian masih membuka diskusi.

Komdigi mengungkapkan alasan pembatasan terbatas terhadap fitur login pada subdomain auth.wikimedia.org, yang menjadi pintu masuk editor ataupun kontributor untuk login Wikipedia.

Pemerintah meluncurkan RIPDN 2025-2045 untuk memperketat belanja digital dengan mewajibkan rekomendasi izin pengadaan, mengoptimalkan anggaran TIK untuk layanan publik.

Koalisi Damai mendesak Kementerian Komdigi mencabut blokir fitur login Wikipedia yang menghambat editor.

Sahabat AI adalah platform kecerdasan artifisial yang diluncurkan Komdigi dan Indosat Ooredoo.

Menteri Kominfo Meutya Hafid memastikan keamanan Transfer Data konsumen Indonesia ke AS dalam kesepakatan dagang, dengan menjamin UU Perlindungan Data Pribadi tetap berlaku.

Wamen Komdigi Nezar Patria memastikan kebijakan Publisher Rights tetap berlaku meski ada kesepakatan dagang dengan AS yang tidak mewajibkan platform digital membayar kompensasi ke perusahaan pers.

Kemenpar mencatat banyak 72,8% akomodasi yang diawasi di Bali hingga Yogyakarta, tidak berizin. Platform Online Travel Agent diminta untuk tak memfasilitasi akomodasi ilegal ini.

Indonesia menempati peringkat kedua dalam Global Fraud Index 2025 sebagai negara rentan penipuan digital. Ahli IT menilai salah satunya didorong oleh kebocoran data kependudukan yang masif.