Kebijakan wajib ekspor komoditas lewat BUMN oleh Presiden Prabowo dinilai bukan sekadar penguatan devisa, melainkan bentuk konsolidasi oligarki untuk memusatkan kontrol rente sumber daya alam.
Tiga kementerian, termasuk Kementerian Keuangan, melakukan perombakan pejabat dengan mencopot dan mengganti direktur jenderal, yang disebut terkait upaya Prabowo Subianto bersihkan deep state.
The Economist menyoroti pemerintahan Prabowo Subianto yang dinilai boros dan otoriter, mengkritik sentralisasi kekuasaan dan defisit anggaran yang membahayakan ekonomi dan demokrasi Indonesia.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana jelang isu Reshuffle Kabinet, namun enggan berkomentar panjang mengenai agenda dan hasil pertemuan tersebut.
Pernyataan Presiden Prabowo mengindikasikan paradigma militer dalam menanggapi kritik, seiring terungkapnya pelaku penyiraman aktivis KontraS dari Bais TNI.
Pertemuan di Hambalang menjadi momen penting untuk melihat gaya kepemimpinan dan strategi komunikasi Presiden Prabowo Subianto dalam menjawab isu ekonomi dan hukum yang kritis.
Presiden Prabowo Subianto mengkritik budaya "asal bapak senang" dan laporan palsu yang membudaya, yang dinilainya berbahaya bagi pengambilan kebijakan negara.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan keberhasilan kepala daerah diukur dari banyaknya masyarakat yang memiliki rumah layak huni, sesuai Program Tiga Juta Rumah Presiden Prabowo.
Wacana Presiden Prabowo menanam sawit di Papua untuk biodiesel dikritik karena dinilai mengabaikan bencana di Sumatra dan berpotensi memperbesar kerentanan lingkungan.
Program Gentengisasi Prabowo Subianto adalah strategi ekonomi sirkular yang mengubah limbah FABA menjadi genteng berkelanjutan untuk mitigasi iklim, targetkan peluncuran masif 2026.
Program gentengisasi yang diusulkan pemerintah untuk mengganti atap seng dinilai sarat risiko dan mengabaikan persoalan pembangunan yang lebih mendesak di balik ambisi estetika.
Pengusaha Amerika Serikat (AS) dikatakan meminta Hashim agar Presiden Prabowo Subianto membatalkan sekaligus mengembalikan izin usaha terhadap 28 perusahaan di Sumatra.