Berita Marketplace Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Purbaya mengatakan pemerintah masih mempertimbangkan kondisi perekonomian sebelum menerapkan kebijakan perpajakan yang berkaitan dengan perdagangan melalui platform digital tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka opsi penundaan penerapan pajak marketplace lebih lama dari keputusan awal. Sebelumnya, ia telah menunda kebijakan itu hingga 31 Oktober 2026.

Diskon 50% biaya admin marketplace bagi seller UMKM produk lokal ditargetkan berlaku Agustus 2026.

Hippindo meminta pemerintah segera menerapkan aturan pajak marketplace untuk menciptakan persaingan usaha yang lebih adil.

PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace sehubungan dengan penunjukkan sebelumnya akan dikembalikan ke pedagang.

Facebook Marketplace berpeluang menarik lebih banyak penjual karena menawarkan mekanisme transaksi yang lebih sederhana dan tanpa biaya administrasi platform.

Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli mulai memungut pajak besok l, 1 Agustus. Ekonom menilai skema berbasis omzet bisa menekan margin dan memicu kenaikan harga.

Seller marketplace memprotes pajak 0,5% yang dipotong dari omzet bruto. DJP menegaskan aturan baru hanya mengubah mekanisme pembayaran, bukan menambah beban pajak.

Pemerintah menargetkan diskon 50% biaya admin bagi UMKM di marketplace mulai Agustus, namun pelaku industri masih menunggu kejelasan teknis dan waktu implementasi resmi.

Direktorat Jenderal Pajak resmi menunjuk empat marketplace besar untuk memungut Pajak Seller Online, mengikuti Pasal 22 mulai 1 Agustus 2026.

Pemerintah mengecualikan pedagang dengan omzet di bawah Rp 500 juta dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di marketplace sesuai PMK 37/2025, menyederhanakan sistem pajak digital.

Pungutan PPh Pasal 22 lewat empat marketplace akan efektif berlaku 1 Agustus 2026 karena menilai kondisi ekonomi dalam negeri membaik.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan mekanisme baru pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang online melalui empat marketplace yang diimplementasikan penuh mulai Agustus 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut tidak seluruh transaksi di marketplace dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Beberapa yang dikecualikan adalah pembelian pulsa dan emas.

DJP telah berkoordinasi dengan marketplace untuk melancarkan pemungutan pajak melalui platform e-commerce.