Berita Marketplace Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Pemerintah mengecualikan pedagang dengan omzet di bawah Rp 500 juta dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di marketplace sesuai PMK 37/2025, menyederhanakan sistem pajak digital.

Pungutan PPh Pasal 22 lewat empat marketplace akan efektif berlaku 1 Agustus 2026 karena menilai kondisi ekonomi dalam negeri membaik.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan mekanisme baru pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang online melalui empat marketplace yang diimplementasikan penuh mulai Agustus 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut tidak seluruh transaksi di marketplace dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Beberapa yang dikecualikan adalah pembelian pulsa dan emas.

DJP telah berkoordinasi dengan marketplace untuk melancarkan pemungutan pajak melalui platform e-commerce.

Pemerintah mewajibkan pedagang yang berjualan di marketplace memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai bentuk legalitas usaha.

Pungutan pajak di marketplace merupakan respons pemerintah atas protes dari pengusaha konvensional terkait transaksi di platform yang tidak dikenai pajak.

Menurut Iqbal, marketplace tidak boleh memproduksi barang kemudian menjualnya sendiri melalui platform yang mereka kelola.

Selain perlindungan hukum, Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 juga mengatur pemberian stimulus untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar digital.

Pemerintah akan mengubah mekanisme pemungutan Pajak (PPh Pasal 22) untuk pedagang online via marketplace mulai Juli. Platform akan memotong pajak secara langsung.

Pemerintah memperketat aturan untuk pedagang online dengan mewajibkan NIB lewat Permendag Nomor 19 Tahun 2026 dan rencana pemotongan PPh 22 sebesar 0,5% melalui marketplace mulai Juli 2026.

idEA mengatakan algoritma pada dasarnya digunakan hampir seluruh layanan digital. Ini untuk membantu pengguna menemukan produk, layanan, atau informasi yang relevan di tengah banyaknya pilihan.

Sistem Trade AI dirancang untuk memperkuat pengawasan terhadap aktivitas ekspor dan impor sekaligus mengoptimalkan penerimaan negara.

Keluhan seller soal potongan demi potongan di marketplace direspons pemerintah lewat Permendag Nomor 19 Tahun 2026. Aturan yang menjanjikan transparansi biaya marketplace ini mewajibkan adanya NIB.

Kemendag memasukkan aplikasi ojol dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang e-commerce. Apakah driver ojek online harus memiliki perizinan berusaha, seperti NIB?