Berita Marketplace Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Kemendag memasukkan aplikasi ojol dalam Permendag Nomor 19 Tahun 2026 tentang e-commerce. Apakah driver ojek online harus memiliki perizinan berusaha, seperti NIB?

Kementerian UMKM menyiapkan PermenUMKM setelah Kemendag merilis Permendag tentang e-commerce. Berikut bocoran isinya.

Aturan baru buat penjual marketplace diharapkan tak ganggu proses perizinan usaha.

Pemerintah memperkuat posisi pedagang di marketplace lewat Permendag Nomor 19 Tahun 2026 yang wajibkan transparansi biaya dan persetujuan seller untuk perubahan kebijakan.

Permendag 19 Tahun 2026 mengatur diskon dan melarang manipulasi harga di e-commerce. Regulasi ini juga mewajibkan marketplace menjaga level playing field bagi pedagang.

Mendag Budi Santoso menandatangani revisi Permendag PMSE yang kini mengatur e-commerce, ojol, dan OTA untuk memperkuat pelaku usaha lokal dan perlindungan konsumen.

Kemendag targetkan harmonisasi aturan e-commerce, termasuk transparansi biaya admin, selesai minggu ini setelah melalui beberapa kali pembahasan.

Sekretaris Jenderal Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) menilai marketplace tetap memiliki ruang untuk menentukan struktur biaya sesuai layanan dan model bisnisnya selama praktiknya transparan.

Momentum kenaikan biaya admin marketplace ini menjadi sinyal untuk mulai mengevaluasi ulang komposisi kanal penjualan.

UMKM yang bisa mendapatkan diskon biaya layanan marketplace adalah yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan menjual produk lokal.

Menteri usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), Maman Abdurrahman akan melibatkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait langkah sejumlah marketplace yang tetap menaikkan biaya layanan.

Pedagang online mulai kewalahan menghadapi biaya marketplace yang makin kompleks, dari admin, iklan, hingga retur barang. Era promo besar-besaran e-commerce mulai bergeser.

Kementerian UMKM segera menerbitkan aturan biaya admin marketplace atau e-commerce. Apa saja yang akan diatur?

Berbagai potongan biaya yang dikenakan marketplace dinilai membuat margin keuntungan penjual semakin tipis, terutama untuk produk dengan harga terjangkau.

Kemendag dan Kementerian UMKM menyiapkan aturan terkait toko online di marketplace atau e-commerce. Apa saja yang akan diatur?