Berita Marketplace Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

PPh Pasal 22 yang telah dipungut oleh marketplace sehubungan dengan penunjukkan sebelumnya akan dikembalikan ke pedagang.

Facebook Marketplace berpeluang menarik lebih banyak penjual karena menawarkan mekanisme transaksi yang lebih sederhana dan tanpa biaya administrasi platform.

Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli mulai memungut pajak besok l, 1 Agustus. Ekonom menilai skema berbasis omzet bisa menekan margin dan memicu kenaikan harga.

Seller marketplace memprotes pajak 0,5% yang dipotong dari omzet bruto. DJP menegaskan aturan baru hanya mengubah mekanisme pembayaran, bukan menambah beban pajak.

Pemerintah menargetkan diskon 50% biaya admin bagi UMKM di marketplace mulai Agustus, namun pelaku industri masih menunggu kejelasan teknis dan waktu implementasi resmi.

Direktorat Jenderal Pajak resmi menunjuk empat marketplace besar untuk memungut Pajak Seller Online, mengikuti Pasal 22 mulai 1 Agustus 2026.

Pemerintah mengecualikan pedagang dengan omzet di bawah Rp 500 juta dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di marketplace sesuai PMK 37/2025, menyederhanakan sistem pajak digital.

Pungutan PPh Pasal 22 lewat empat marketplace akan efektif berlaku 1 Agustus 2026 karena menilai kondisi ekonomi dalam negeri membaik.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai menerapkan mekanisme baru pemungutan PPh Pasal 22 atas pedagang online melalui empat marketplace yang diimplementasikan penuh mulai Agustus 2026.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyebut tidak seluruh transaksi di marketplace dikenakan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22. Beberapa yang dikecualikan adalah pembelian pulsa dan emas.

DJP telah berkoordinasi dengan marketplace untuk melancarkan pemungutan pajak melalui platform e-commerce.

Pungutan pajak di marketplace merupakan respons pemerintah atas protes dari pengusaha konvensional terkait transaksi di platform yang tidak dikenai pajak.

Menurut Iqbal, marketplace tidak boleh memproduksi barang kemudian menjualnya sendiri melalui platform yang mereka kelola.

Selain perlindungan hukum, Permen UMKM Nomor 3 Tahun 2026 juga mengatur pemberian stimulus untuk meningkatkan daya saing produk UMKM di pasar digital.

Pemerintah akan mengubah mekanisme pemungutan Pajak (PPh Pasal 22) untuk pedagang online via marketplace mulai Juli. Platform akan memotong pajak secara langsung.