PAJAK - Berita Pajak E-Commerce Terkini - ecommerce Hari ini

Seller marketplace memprotes pajak 0,5% yang dipotong dari omzet bruto. DJP menegaskan aturan baru hanya mengubah mekanisme pembayaran, bukan menambah beban pajak.

Menjelang penerapan Pajak Penghasilan atau PPh 0,5% di marketplace, DJP mengingatkan seller yang memakai KTP karyawan atau keluarga untuk membuka banyak toko tetap bisa terlacak.

Pemerintah mengecualikan pedagang dengan omzet di bawah Rp 500 juta dari pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 di marketplace sesuai PMK 37/2025, menyederhanakan sistem pajak digital.

Tokopedia, Shopee, Lazada, Blibli mematangkan persiapan teknis untuk implementasi pemungutan PPh Pasal 22 yang akan mulai berlaku pada 1 Agustus.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman mengatakan hingga saat ini belum ada pembahasan mengenai kenaikan tarif layanan atau biaya admin yang dibebankan platform e-commerce kepada para penjual.

Pemerintah akan mengubah mekanisme pemungutan Pajak (PPh Pasal 22) untuk pedagang online via marketplace mulai Juli. Platform akan memotong pajak secara langsung.

Pemerintah memperketat aturan untuk pedagang online dengan mewajibkan NIB lewat Permendag Nomor 19 Tahun 2026 dan rencana pemotongan PPh 22 sebesar 0,5% melalui marketplace mulai Juli 2026.

Penerapan pajak e-commerce sempat diusulkan berlaku pada Februari 2026, namun diubah menjadi disesuaikan dengan kondisi perekonomian. Bagaimana progres pembahasan PPh 22 pedagang online?

Kemenkeu resmi menerapkan pajak pedagang online sejak 14 Juli. Namun Asosiasi E-Commerce Indonesia atau idEA mewaspadai penjual membebankan biaya ini ke konsumen.

Asosiasi E-Commerce menilai butuh persiapan satu tahun untuk bisa memungut pajak ke pedagang online, sejak aturan diterapkan.

Pungutan pajak e-commerce akan dilakukan bertahap. Shopee, Blibli, Tokopedia dan Lazada kemungkinan baru akan memungut pada Agustus atau September.

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi mengenakan pajak e-commerce 0,5% sejak Senin (14/7). Berikut daftar pedagang online yang dibebaskan dari Pajak Penghasilan alias PPh ini.

Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menerapkan pajak e-commerce sejak Senin (14/7). Berikut kriteria pedagang online yang terkena pajak 0,5%.

Pemerintah akan segera menerapkan regulasi pajak e-commerce untuk menciptakan kesetaraan perpajakan antara pedagang online-offline.

Asosiasi E-Commerce menghitung jutaan pedagang online akan terkena dampak, jika aturan pajak jadi diterapkan.