Berita RKUHP Terbaru dan Terkini Hari Ini - Katadata.co.id

Wakil ketua DPR RI, Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan sebelum disahkan menjadi Undang-undang, proses pembahasan RKUHP telah melalui proses panjang dan terus tertunda.

Draft final Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) akhirnya resmi disahkan menjadi undang-undang oleh DPR RI dalam sidang Paripurna, Selasa (6-12) pagi.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar aksi tabur bunga dilanjutkan dengan orasi dan berkemah di Depan Gedung DPR sebagai bentuk penolakan terhadap pengesahan RUU KUHP.

Seluruh Partai Politik di DPR menyetujui pengesahan RUU KUHP menjadi Undang-undang. Hanya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera yang memberi catatan.

AJI bersama Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar aksi ‘Berkemah di depan DPR’ sebagai bentuk penolakan atas pengesahan RUU KUHP menjadi Undang-undang.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menolak pengesahan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) dengan tabur bunga di depan Gedung DPR.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly berharap pengesahan RUU KUHP menjawab berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat

Fraksi Partai Demokrat menghimbau pemerintah memastikan implementasi KUHP tidak akan merugikan masyarakat melalui pengaturan yang berpotensi kriminalisasi.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mengatakan sejumlah pasal dalam RKUHP yang akan disahkan DPR hari ini yang berpotensi melanggengkan diskriminasi

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mempersilakan kelompok yang masih menolak pengesahan RUU KUHP mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi.

Aliansi Nasional Reformasi KUHP menggelar aksi orasi dan tabur bunga di depan gedung DPR pada Senin (5/12) menolak pengesahan RUU KUHP karena masih memuat pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

Beberapa pasal RKUHP yang dianggap bermasalah telah dihapuskan. Aturan penghinaan presiden hingga kohabitasi masih tercantum.

DPR dan pemerintah sepakat membawa draft RUU KUHP untuk disahkan pada sidang paripurna sebelum masa reses DPR pertengahan Desember ini.

DPR RI sepakat membawa draft final RKUHP tersebut ke rapat paripurna untuk disahkan sebelum tanggal 15 Desember 2022. Keputusan tersebut tuai protes pasalnya masih ada beberapa pasal bermasalah.

Para aktivis menggelar aksi unjuk rasa penolakan RKUHP yang dinilai masih memuat banyak pasal bermasalah. DPR berencana mengesahkan RKUH dalam waktu dekat.