Pemerintah mulai mewaspadai risiko gagal bayar utang korporasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengimbau kepada berbagai perusahaan di Indonesia untuk berhati-hati. Pasalnya, pertumbuhan ekonomi sedang melambat di tengah krisis ekonomi global.
“Mereka harus meningkatkan kehati-hatian apakah kegiatan korporasinya akan memunculkan stream revenue yang diharapkan atau tidak,” katanya seperti dikutip dari Antara pada Selasa lalu (1/10).
Pernyataan ini merupakan tanggapannya atas laporan lembaga pemeringkat utang internasional Moody’s Investors Service. Laporan berjudul Risk from Leveraged Corporates Grow as Macroeconomic Conditions Worsen itu menyebutkan perusahaan-perusahaan di 13 negara Asia Pasifik saat ini berisiko mengalami gagal bayar.
Keadaan tersebut dipicu oleh lesunya kinerja korporasi akibat kondisi perekonomian dunia yang mengalami krisis. Tercatat ada dua negara di kawasan itu yang memiliki risiko tertinggi, yaitu Indonesia dan india.
“Di belakang dua negara itu adalah Singapura, Malaysia, dan Tiongkok yang memiliki risiko tidak kalah besar,” kata analis Moody’s Rebeca Tan pada awal pekan lalu.
Lembaga pemeringkat itu melakukan tes tekanan menggunakan asumsi penurunan laba sebesar 25% sebelum bunga dan pajak atau EBITDA. Perusahaan-perusahaan yang kinerjanya merosot otomatis akan sulit dalam mencicil utang-utangnya.
Moody’s bukan yang pertama memberikan peringatan seperti itu. Sebulan sebelumnya, konsultan global McKinsey & Co juga memberi pernyataan serupa. Tekanan di pasar keuangan saat ini dapat memicu krisis baru.
Dalam laporan bertajuk Sign of Stress in The Asian Financial System, McKinsey memperingatkan agar negara-negara di Asia Pasifik mewaspadai krisis ekonomi 1997 tidak terulang kembali. Dari pemantauannya, terdapat 32% utang korporasi Indonesia dengan interest coverage ratio (ICR) kurang dari 1,5.
ICR merupakan angka kemampuan perusahaan membayar bunga utang. Semakin kecil nilainya, maka semakin tipis pula kemampuannya. Artinya, perusahaan harus mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk membayar utang.
Perusahaan yang bergerak di bidang utilitas, seperti transportasi, listrik, air, dan komunikasi, memiliki nilai ICR-nya terkecil. Kemudian di bawahnya adalah sektor energi dan properti.
(Baca: Cadangan Devisa Turun Akibat Beban Pembayaran Utang Luar Negeri)
Sebelumnya, Bank Indonesia mengatakan kondisi utang luar negeri (ULN), masih terkendali dengan struktur yang sehat. Kondisi tersebut tercermin antara lain dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada Juli 2019 sebesar 36,2%, membaik dibandingkan dengan rasio pada bulan sebelumnya. Selain itu, struktur utangnya tetap didominasi jangka panjang dengan pangsa 87,6% dari total utang.
Berdasarkan publikasi BI pada 16 September 2019, total utang luar negeri Indonesia pada Juli 2019 mencapai US$ 395,3 miliar atau Rp 5.534 triliun. Total uang itu naik 10,3% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Peningkatan utang luar negeri pemerintah didorong oleh arus masuk modal asing di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik. Sementara ULN swasta tumbuh meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan investasi korporasi di beberapa sektor ekonomi utama.
"Peningkatan ULN swasta terutama bersumber dari penerbitan obligasi global oleh korporasi bukan lembaga keuangan," ujar Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko dalam keterangan resmi.
Secara sektoral, menurut dia, ULN swasta didominasi oleh sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara (LGA), serta sektor pertambangan dan penggalian. Pangsa ULN di keempat sektor tersebut terhadap total ULN swasta mencapai 76,6%.
Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri menilai porsi utang atau dana luar negeri saat ini semakin besar. “Sementara, kemampuan negara menghasilkan devisa tidak meningkat. Kita kian rentang menghadapi gejolak eksternal,” katanya beberapa waktu lalu seperti dikutip dari Antara.
Kredit Macet Krakatau Steel dan Duniatex Group
Soal potensi kredit macet sepertinya sudah di depan mata. Dalam sebulan terakhir paling tidak ada dua perusahaan besar yang melakukan restrukturisasi utangnya. Keduanya adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Duniatex Group.
Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim mengatakan dengan perjanjian kredit restrukturisasi, perusahaan akan mendapatkan relaksasi pembayaran hutang. “Nanti secara keseluruhan perusahaan akan menjadi lebih sehat,” kata Silmy dalam keterangannya pada Kamis lalu.
Perusaaan berkode efek KRAS itu bersama anak usahanya telah melakukan perjanjian addendum dan pernyataan kembali untuk tujuan restrukturisasi dengan Bank Mandiri, BNI, BRI, Bank ICBC Indonesia, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI atau Eximbank), dan BCA.
Beberapa anak usahanya yang terlibat dalam perjanjian itu adalah PT Krakatau Wajatama, PT Meratus Jaya Iron & Steel, PT KHI Pipe Industries, dan PT Krakatau Engineering.
(Baca: Rencana PTPP Akuisisi Anak Krakatau Steel Temui Jalan Buntu)
Sebelumnya Krakakau Steel juga telah melakukan perjanjian pokok transformasi bisnis dan keuangan dengan para krediturnya pada 22 Maret dan 12 Juli 2019. Inti perjanjian itu adalah perusahaan akan mneyelesaikan pinjaman kelompok usahanya yang akan dilakukan mulai tahun ini.
Dengan restrukturisasi tersebut Krakatau Steel mempunyai kewajiban melakukan pembayaran dan penyelesaian utang sesuai jadwal melalui skema Tranche A yang bersumber dari dana operasional. Lalu, Tranche B yang berasal dari hasil divestasi. Terakhir, Tranche C1 yang bersumber dari hasil hak memesan efek terlebih dulu atau right issue.
“Kami berharap, perjanjian kredit restrukturisasi ini dapat mempercepat proses transformasi bisnis dan opersional perusahaan,” ucap Silmy.
