Biaya Kereta Cepat Bengkak, Pemerintah Akan Tambah PMN Lagi Rp3,1 T
Pemerintah akan kembali mengucurkan dana lagi untuk proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) melalui penyertaan modal negara (PMN). Penambahan dana tersebut berkisar antara Rp2,6 triliun sampai Rp3,1 triliun.
Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Said Abdullah, mengatakan bahwa pemerintah bertekad untuk tetap melanjutkan proyek KCJB meskipun biayanya membengkak. Apalagi proyek kereta cepat tersebut akan beroperasi sekitar Juni 2023.
"Kalau tidak diteruskan, mangkrak, duit APBN semakin terbuang percuma. Pilihannya apa? Pelik betul. Bayangin sudah habis puluhan triliun malah ditinggalkan," kata Said Abdullah di sela Sidang Tahunan DPR, Selasa (16/8).
Said mengatakan, proyek KCJB masih membutuhkan tambahan dana Rp3,1 triliun karena adanya pembengkakan biaya pengerjaan. Oleh karena itu, Banggar sedang mempersiapkan tambahan PMN ke Kereta Api Indonesia untuk pembiayaan KCJB. Penyertaan modal negara ini di luar PMN yang telah diberikan kepada KAI sebelumnya senilai Rp4,1 triliun.
"Ada dua skema, asersi yang pertana Rp2,6 triliun, asersi kedua Rp3,1 triliun. Banggar lagi menimbang-nimbang mana yang terbaik," ujar Said.
Dia menambahkan Banggar akan melakukan pembahasan mengenai tambahan PMN ini dalam waktu dekat. "Kita akan percepat kereta cepat,"ujarnya.
Pembengkakan biaya proyek KCJB menjadi US$ 8 miliar atau setara Rp 114,24 triliun. Biaya tersebut bertambah US$ 1,9 miliar dari rencana awal sebesar US$ 6,07 miliar. China Development Bank (CDB) meminta Pemerintah Indonesia diminta untuk menanggung pembengkakan biaya proyek KCJB ini.
