Bangun 13 Bendungan, Anggaran PUPR Ditambah Rp 5 Triliun pada 2023
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR menargetkan penyelesaian konstruksi 13 unit bendungan pada tahun depan. Pembangunan 13 bendungan tersebut akan menghabiskan anggaran negara hingga Rp 14,45 triliun.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan penambahan bendungan baru sebanyai 61 unit pada 2014-2024. Pada 2023, Presiden Joko Widodo menargetkan untuk menyelesaikan 53 bendungan.
“Terkait tambahan anggaran pada program ketahanan sumber daya air di pagu Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, yang pertama ada tambahan anggaran sebesar Rp5 triliun difokuskan untuk mendukung target penyelesaian 13 bendungan," kata Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko dalam keterangan resmi, Senin (5/9).
Bendungan yang ditargetkan rampung pada 2023 adalah Bendungan Rukoh, Bendungan Keureuto, Bendungan Lau Simeme, Bendungan Karian, Bendungan Cipanas, Bendungan Leuwikeris, Bendungan Jlantah, Bendungan Sidan, Bendungan Tiu Suntuk, Bendungan Temef, Bendungan Pamukkulu, Bendungan Ameroro, dan Bendungan Sepaku Semoi.
Jarot mengatakan, pihaknya secara khusus mendapatkan tambahan dana senilai Rp 1,12 triliun untuk percepatan konstruksi Bendungan Sepaku Semoi di Kalimantan Timur. Bendungan Sepaku Semoi ditargetkan rampung pada awal 2023 agar proses pengisian air atau impounding bisa dilakukan dan beroperasi penuh pada 2024.
Untuk mencapai target 2024, Kementerian PUPR akan melanjutkan pembangunan 10 unit bendungan pada 2023. Bendungan yang dimaksud adalah Bendungan Tiga Dihaji, Bener, Jragung, Marangkayu, Bagong, Bulango Ulu, Budong-Budong, Meninting, Manikin, dan Way Apu.
Di samping itu,Jarot mengatakan akan memulai pembangunan 4 unit bendungan baru pada 2023, yakni Bendungan Jenelata, Riam Kiwa, Cibeet, dan Cijurey. Jarot mencatat sumber dana pembangunan Bendungan Jenelata dan Riam Kiwa adalah pinjaman luar negeri.
Selain bendungan, Jarot mengatakan akan membangun jaringan irigasi baru untuk pengairan lahan seluas 6.900 hektar dan rehabilitasi jaringan irigasi untuk lahan seluas 98.700 hektar. Total anggaran untuk proyek irigasi dialokasikan senilai Rp 5,83 triliun.
Jarot mengatakan juga akan menghabiskan Rp 2,32 triliun untuk membangun 28 embung dengan kapasitas 2,6 meter kubik per detik. Salah satu embung yang akan dibangun adalah Embung Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.
Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah sudah menghentikan impor beras konsumsi sejak 2019. Salah satu pendorong penghentian impor beras adalah pembangunan bendungan dan irigasi di dalam negeri.
"Kita baru saja memperoleh penghargaan dari International Rice Research Institute karena kita dinilai mampu mencapai sistem ketahanan pangan dan swasembada beras sejak tahun 2019," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Paripurna DPR 2022, Selasa (16/8).
Pada 2014-2024, pemerintah menargetkan akan ada 61 bendungan baru di penjuru negeri. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), total bendungan yang telah selesai pada 2014-2021 mencapai 29 bendungan. Sementara itu, sebanyak 32 bendungan saat ini sedang dalam tahap konstruksi.
Dari 61 bendungan, sebanyak 52 bendungan memiliki kapasitas tampung 3,73 juta liter untuk mengairi 71 daerah irigasi seluas 385.646 hektar. Saat ini, daerah irigasi yang telah selesai dibangun mencapai 16 unit, sedangkan 55 unit masih dalam proses konstruksi.
