Pemerintah Perlu Ciptakan Ekosistem Perdagangan Karbon
Pemerintah diminta segera menciptakan ekosistem dan payung hukum yang jelas untuk mendukung implementasi pasar karbon di Tanah Air. Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute fo Decarbonization (IRID), Moekti Handajani Soejachmoen, mengatakan keberadaan pasar karbon atau nilai ekonomi karbon itu tidak bisa diimplementasikan begitu saja karena ada sejumlah persyaratan utama yang harus dipenuhi.
Adapun salah satu syarat yang wajib dihadirkan yakni adanya permintaan yang menjadi basis terciptanya pasar karbon. Basis tersebut adalah entitas atau pihak yang mengeluarkan karbon dari batas emisi yang ditentukan dan ada juga entititas yang emisinya berada di bawah batas yang ditetapkan.
"Bagaimana membentuk permintaan, ini perlu dibikin dan perlu ada simulasinya," kata Moekti Handajani saat menjadi pembicara webinar Katadata Sustainability Action For The Future Economy (SAFE) 2022 "Recover Stronger Recover Sustainable", Selasa (23/8).
Selain itu, sejumlah hambatan yang kerap kali ditemui oleh perusahaan berupa akses teknologi, pendanaan dan regulasi juga perlu mendapat sorotan serius dari kalangan pemerintah maupun swasta. "Salah satu isu yang paling besar di pajak karbon itu akses teknologi, regulasi dan pendanaan. Dua hal yang terkena langsung ke industri itu pendanaan dan akses teknologi," katanya.
Di forum yang sama, Ilham sebagai Koordinator Jasa Pemanfaatan Karbon Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, menyampaiakan saat ini pemerintah sedang menggodok sejumlah regulasi turunan dari Peraturan Presiden no 98 tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi karbon dan Undang-undang no 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. "Dari dua peraturan ini harus ada peraturan pelaksananya, seperti Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur soal peta jalan pajak karbon yang harus persetujuan DPR. Saat Ini masih progres, masih dalam drafting," kata Ilham.
Ilham menambahkan bahwa pemerintah sudah melakukan uji coba pasar karbon pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara selama dua pekan yang menghasilkan total transaksi senilai Rp 1,5 miliar. Adapun karbon yang ditransfer mencapai 42, 455. 42 ton CO2.
"Sektor yang paling siap PLTU batu bara, kalau dikembangkan bukan hanya PLTU saja, tapi di sektor migas, sektor industri, lalu juga ada dari energi baru dan terbarukan dan kehutanan ini akan luar biasa penghasilan Indonesia dari pasar karbon," ujar Ilham.
Panel ahli Katadata Insight Center, Gundy Cahyadi, mengatakan perdagangan karbon menjadi alat utama untuk transisi energi. Gundy menjelaskan perdagangan karbon dapat berjalan apabila di satu sisi ada sebuah entitas yang mengeluarkan gas rumah kaca kurang dari kuota yang telah ditetapkan dan di sini lain, ada entitias lain yang mengeluarkan emsisi gas rumah kaca melebihi kuota.
