Pertaruhan Jokowi di Proyek Infrastruktur

Duet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai perekat dan pengurang ketimpangan ekonomi antardaerah. Terdapat 245 proyek strategis dan dua program nasional, terutama tersebar di luar Pulau Jawa. Komitmen pemerintah ditunjukkan dengan alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN yang terus meningkat.

Namun dengan total kebutuhan investasi mencapai Rp 4.197 triliun selama 2015-2019, beban pembangunan infrastruktur tidak hanya bergantung di pundak pemerintah. Sebagian besar pembiayaan mengandalkan sektor swasta. Kontribusi swasta ditargetkan mencapai Rp 2.414 triliun atau 58 persen dari total kebutuhan investasi. Sedangkan BUMN diharapkan berkontribusi Rp 1.258 triliun (30 persen), dan sisanya dari anggaran pemerintah.

Persoalannya, besarnya pembiayaan menimbulkan sejumlah masalah. Di tengah situasi ekonomi yang belum bergerak kencang, swasta tidak bisa berkontribusi secara maksimal. Akibatnya sejumlah proyek terbentur masalah pendanaan. Sementara pemerintah juga menghadapi masalah seiring penerimaan pajak yang rendah. Alhasil utang menjadi alternatif pembiayaan.

Situasi ini dinilai mengkhawatirkan karena dapat berdampak pada goyahnya stabilitas makroekonomi. Pemerintah disarankan untuk menunda pengerjaan sejumlah proyek dan menyesuaikan kembali kemampuan anggarannya. “Jika tidak segera ambil tindakan, bisa berdampak pada stabilitas ekonomi dan politik,” kata ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri.