Revisi Aturan Taksi Online Akan Terbit Pekan Ini

Aturan terbaru taksi online akan mengatur mengenai batasan tarif dan kewajiban perusahaan taksi online berbadan hukum.
Dimas Jarot Bayu
Oleh Dimas Jarot Bayu
18 Oktober 2017, 11:13
Demonstrasi anti Taksi Online
ANTARA FOTO/Idhad Zakaria
Unjuk rasa menolak transportasi daring (online), di Alun-alun Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Selasa (17/10).

Kementerian Perhubungan hampir merampungkan regulasi baru yang mengatur taksi online di Indonesia pada pekan ini. Rencananya, aturan taksi online dalam bentuk Peraturan Menteri Perhubungan yang akan diberlakukan efektif sebelum 1 November 2017.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pengumuman aturan terbaru taksi online akan dipimpin Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada Kamis, 19 Oktober 2017. Setelah pengumuman aturan, pemerintah akan memberikan waktu untuk sosialisasi aturan.

"Kami akan undang Kapolri, Menko Maritim, Menkominfo, Menkop, stakeholder semuanya, media untuk menyaksikan apa yang kami sepakati," kata Budi Karya Sumadi kepada wartawan usai pertemuan di Kemenko Maritim, Jakarta, Selasa (17/10).

Aturan terbaru taksi online ini sebagai pengganti Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang revisi Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Permenhub Nomor 26/2017 telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA) pada Juni 2017 dan diumumkan pada Agustus lalu.

(Baca: Pengelola Taksi Online Belum Sepakat Aturan Batasan Tarif)

Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Sugihardjo mengatakan, ada beberapa hal yang akan kembali diatur dalam regulasi baru. Salah satunya mengenai kewajiban badan hukum menaungi perusahaan taksi online.

"Perusahaan angkutan itu kan harus berbadan hukum, badan hukumnya berarti bisa PT atau koperasi," kata Sugihardjo.

Menurut Sugihardjo, jika perusahaan transportasi berbadan hukum koperasi, nantinya angkutan yang digunakan diperbolehkan atas nama perorangan. Selain itu, pemilik angkutan juga diperbolehkan untuk menyimpan kendaraannya di garasi pribadi.

Hal lain yang akan diatur adalah adanya penetapan batas atas dan bawah tarif taksi online. Menurut Sugihardjo, penetapan batas tarif ini diperlukan untuk melindungi konsumen agar tidak dirugikan ketika menaiki taksi online.

(Baca: Tergerus Taksi Online, Blue Bird Perketat Rekrutmen Karyawan)

"Misalnya orang bilang online itu murah, tapi kan kadang-kadang pada saat macet pagi sama sore ternyata tarifnya mahal. Nah itu kan dengan batas atas tarifnya bisa dibatasi," kata Sugihardjo.

Penetapan batas tarif juga dibutuhkan agar persaingan antara transportasi online dan konvensional bisa lebih sehat. Menurut Sugihardjo, jika hal ini tidak diatur maka berpotensi membuat persaingan harga serendah mungkin.

Jika perusahaan transportasi tak bisa bersaing dengan penetapan harga serendah mungkin yang dilakukan, maka dia akan mati. Penetapan harga yang terlalu rendah juga berpotensi mengorbankan aspek keselamatan konsumen.

"Karena pemeliharaan kendaraannya jadi terabaikan, sehingga tetap ada kesepakatan antara penyedia dan pengguna jasa dalam koridor batas atas dan bawah," kata dia. 

Sugihardjo menambahkan, Kemenhub akan mengusulkan aturan agar penumpang dan pihak ketiga yang menjadi mitra perusahaan taksi online mendapatkan asuransi. "Asuransi penting untuk melindungi penumpang dan pihak ketiga supaya ada kepastian," ucap Sugihardjo.

Dalam regulasi baru juga nantinya akan diatur formulasi terhadap kuota taksi online di tiap daerah. Menurut Sugihardjo, kuota taksi online di tiap daerah akan memperhatikan jumlah penduduk, tingkat kepemilikan kendaraan pribadi, dan angkutan konvensional yang sudah ada.

Menurut Sugihardjo, dalam aturan ini perusahaan taksi online akan dikategorikan sebagai penyedia layanan teknologi dan informasi (IT provider). Alhasil, perusahaan akan berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo).

"Apabila terjadi pelanggaran, misalnya aplikator memberikan akses aplikasi kepada perorangan atau perusahaan yang tidak punya izin, Dishub, Ditjen darat atau BPTJ melapor ke Kominfo bahwa terjadi pelanggaran. Kemenkominfo yang menindak sesuai ketentuan," kata dia.

(Baca: Grab dan Go-Jek Minta Pemprov Jawa Barat Tinjau Larangan Taksi Online)

Editor: Yuliawati

Video Pilihan

Artikel Terkait