Kasak-kusuk Amendemen UUD dan Reshuffle Warnai Pertemuan di Istana
Presiden Joko Widodo memanggil petinggi partai koalisi ke Istana Negara di Jakarta, Rabu (25/8). Berdasarkan informasi Katadata, pertemuan tersebut membahas berbagai persoalan penting, di antaranya menyangkut mengenai amendemen UUD 1945 dan perombakan kabinet atau reshuffle.
Agenda kocok ulang menteri kabinet mencuat dan kemungkinan bakal dilangsungkan dalam waktu dekat ini. "Reshuffle kabinet bisa terjadi akhir Agustus ini. Kalau mundur, bisa ke bulan Oktober," kata sumber Katadata.co.id yang mengetahui kabar rencana tersebut, Rabu (26/8).
Adapun pembahasan amendemen UUD 1945 mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) merupakan lanjutan setelah Jokowi mengundang pimpinan MPR di Istana Bogor pada 13 Agustus lalu. "Jokowi ingin mengetahui respons dan pendapat para petinggi politik mengenai isu amendemen," kata sumber yang dekat dengan petinggi partai koalisi pemerintah.
Usai pertemuan, Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G. Plate menyatakan pertemuan petinggi partai politik tak membahas isu reshuffle dan amendemen UUD 1945. Dia menyebut, salah satu pembahasan memang mengenai ketatanegaraan dan dan sistem pemerintahan, tapi tak menjelaskan secara spesifik.
Pembicaraan antara parpol dan Presiden lainnya seputar penanganan Covid-19, ekonomi nasional, strategi perekonomian ke depan, dan Ibu Kota baru.
Johnny menilai pembahasan amendemen seharusnya dikonsultasikan dengan masyarakat secara luas. Mekanismenya lewat survei, diskusi publik, hingga mendengarkan aspirasi tokoh masyarakat maupun agama. "Perlu ada konsultasi dengan rakyat karena amendemen konstitusi harus berasal dari keinginan mereka buka elite politik," kata Johnny di Istana Kepresidenan, Rabu (25/8).
Hingga saat ini partai politik terbelah mengenai isu amendemen UUD 1945. Beberapa partai yang disebut menolak isu amendemen ini yakni Golkar, Demokrat dan NasDem. Kekhawatirannya amendemen menjadi pintu masuk perpanjangan masa jabatan Presiden selama tiga periode.
Wacana amendemen UUD 1945 disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan Bersama MPR, DPR, dan DPR di Gedung DPR, Jakarta, Senin (16/8). Bambang memaparkan perubahan UUD untuk sistem ketatanegaraan yang lebih baik, yakni mewadahi PPHN. Hal ini juga sesuai dengan rekomendasi MPR periode 2009-2014 dan MPR periode 2014-2019.
Sejak belakangan ini Jokowi intens bertemu dengan pimpinan partai koalisi membahas amendemen dan reshuffle. Bahkan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dikabarkan telah memberikan beberapa pertimbangan kepada Presiden.
Mengenai reshuffle, terkait dengan Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsekal Hadi Tjahjanto akan masuk masa pensiun pada November mendatang. Namun, reshuffle kemungkinan pada Agustus atau September untuk memberi jalan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI.
Mantan Kepala Staf Angkatan Udara itu disebut-sebut bakal menjadi Kepala Staf Presiden menggantikan Moeldoko. Keluarnya Moeldoko dari Kabinet diambil Jokowi untuk menghindari kesan dukungan politik dalam konflik di Partai Demokrat.
Skenario lainnya, Jokowi akan menempatkan Andika Prakasa sebagai Kepala Badan Intelijen Negara (BIN). Sedangkan Budi Gunawan akan diplot menduduki kursi salah satu menteri koordinator.
Pihak Istana Kepresidenan menepis reshuffle dalam waktu dekat. Kepala Sekretariat Kepresidenan Heru Budi Hartono mengatakan Jokowi belum dijadwalkan melantik pejabat baru. "Belum ada," kata Heru.
