Kementerian BUMN Sebut Tak Ada Pergantian Dirut Pertamina

Kabar perombakan direksi Pertamina ini muncul seiring pemerintah mencopot Direktur Utama Zulkifli Zaini dan mengangkat Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sebagai penggantinya.
Image title
6 Desember 2021, 13:42
Pertamina, PLN, BUMN
ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati (kanan) dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (tengah) memberikan sambutan saat peresmian implementasi program Biodiesel 30 persen (B30) di SPBU Pertamina MT Haryono, Jakarta, Senin (23/12/2019).

Kementerian BUMN baru saja mengumumkan penggantian direksi PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) pada hari ini. Kementerian menegaskan tak akan ada perombakan direksi di perusahaan migas pelat merah yakni PT Pertamina dalam waktu dekat.

Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury membantah kabar beredarnya Kementerian BUMN yang akan merombak direksi Pertamina. "Tak ada (pergantian Dirut Utama Pertamina)," kata  singkat kepada Katadata.co.id, Senin (6/12).

Kabar perombakan direksi Pertamina ini muncul seiring pemerintah mencopot Direktur Utama  Zulkifli Zaini dan mengangkat Wakil Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo sebagai penggantinya.

Sebelum pergantian direksi PLN, beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo cukup keras mengkritik kinerja Pertamina dan PLN. Presiden menyoroti rumitnya birokrasi pada perusahaan pelat merah sektor energi yang menghambat masuknya investasi.

Padahal banyak pihak yang mengantri untuk berinvestasi ke Indonesia, khususnya di Pertamina dan PLN. “Ruwetnya ada di birokrasi kita dan BUMN kita sendiri. Kadang-kadang saya ingin marah ke sesuatu yang saya tahu gampang, tapi sulit dilakukan, kok tidak jalan-jalan,” kata Presiden.

Jokowi bahkan mengatakan sempat membentak Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati karena lambat mengeksekusi proyek kilang petrokimia PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Tuban, Jawa Timur. Investasi proyek itu mencapai US$ 3,8 miliar atau sekitar Rp 54,2 triliun.

“Sudah bertahun-tahun belum jalan juga. Padahal setelah dilantik 2014, saya langsung ke TPPI karena saya tahu barang ini kalau bisa jalan akan menyelesaikan banyak hal,” katanya, Sabtu (20/11).

TPPI ditargetkan menjadi pabrik petrokimia terbesar di Asia Tenggara. Pemerintah berharap kehadirannya dapat menjawab masalah impor bahan bakar minyak di Indonesia. Masalah ini telah lama membebani neraca perdagangan dan pembayaran negara.

Advertisement

Salah satu program Nawacita Presiden Joko Widodo adalah pembangunan kilang minyak. Sejak awal pemerintahannya, yaitu 2014, ia menargetkan pembangunan kilang minyak akan selesai dalam tiga tahun.Kenyataannya, hingga kini tak ada satu pun yang selesai dari pembangunan lima kilang.

 



Reporter: Verda Nano Setiawan
Editor: Yuliawati
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait