Jokowi Ditelpon Perdana Menteri yang Minta Dikirim Minyak Goreng
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menceritakan dirinya dihubungi oleh seorang perdana menteri negara yang meminta untuk dikirimi minyak goreng. Perdana menteri negara yang menghubungi Jokowi dua hari lalu mengatakan ketersediaan minyak goreng di negaranya sudah menipis.
"Beliau meminta-minta betul 'Presiden Jokowi tolong dalam sehari dua hari ini kirim yang namanya minyak goreng.'," kata Presiden Jokowi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2022 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (14/6).
"'Stok kami betul-betul sudah habis dan kalau barang ini tidak datang akan terjadi krisis sosial, krisis ekonomi, yang berujung juga pada krisis politik.' Dan itu sudah terjadi di negara yang namanya Sri Lanka," ujarnya menambahkan.
Presiden menceritakan hal itu untuk mengingatkan kembali kepada segenap jajaran pemerintah baik pusat maupun daerah untuk menyiapkan diri atas ancaman krisis pangan, krisis energi, maupun kenaikan inflasi yang membayangi semua negara seperti sudah ia sampaikan berkali-kali.
"Pangan, harus betul-betul disiapkan betul. Energi harus betul-betul dikalkulasi betul, karena separuh dari energi kita impor," kata dia. Jokowi mengingatkan Indonesia dengan penduduk yang besar memiliki kebutuhan pangan dan energi yang besar.
Kendati demikian Presiden mengingatkan bahwa ancaman krisis pangan misalnya bisa ditangkap sebagai sebuah peluang mengingat keberadaan lahan yang masih belum dimanfaatkan dan belum produktif di Tanah Air.
Di sisi lain, Presiden meneruskan proyeksi dari Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) yang memperkirakan 60 negara akan mengalami keambrukan ekonomi dampak berbagai ancaman ketidakpastian global, di mana 40 di antaranya hampir bisa dipastikan.
Oleh karena itu Presiden meminta jajaran pemerintah untuk bersikap penuh kepekaan dan sense of crisis.
Salah satunya, menurut Presiden, dengan memastikan bahwa belanja pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah harus meliputi tiga hal penting yakni menciptakan nilai tambah, membangkitkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, dan efisien.
"Jangan sampai kita ini memiliki APBN Rp 2.714 triliun, APBD Rp 1.197 triliun, belinya produk impor seperti yang tadi disampaikan Pak Kepala BPKP, bukan produk dalam negeri, sedih," katanya.
Presiden berpesan agar Rakornas Pengawasan Intern Tahun 2022 melanjutkan semangat untuk mengawal aksi afirmasi pembelian produk dalam negeri.
"Saya minta APIP, BPKP, mengawal serius program ini. Harus berhasil. Belanja produk dalam negeri haru berhasil," ujarnya.
Dalam laporannya, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh menyampaikan bahwa hingga triwulan I 2022 e-katalog masih didominasi produk impor baik secara produk tayang maupun realisasi transaksi.
Namun, hal itu berangsur membaik seiring dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Menurut Ateh per 13 Juni 2022 untuk pertama kalinya produk dalam negeri menyaingi produk impor dalam hal produk tayang di e-katalog dan jumlah transaksi.
"Hasil validasi kami menunjukkan komitmen penyerapan produk lokal senilai Rp722,88 triliun, sedangkan realisasi belanja produk dalam negeri telah mencapai Rp180,72 triliun atau 45,18 persen dari target Rp400 triliun," katanya.
