Pemerintah Mulai Bentuk Tim Persiapan Produksi Listrik Tenaga Nuklir
Kementerian ESDM mendorong percepatan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) dengan membentuk Tim Persiapan Pembentukan Nuclear Energy Program Implementation Organization atau NEPIO. Tim ini bakal bertugas untuk mengkaji potensi wilayah untuk pendirian PLTN, kesiapan infrastruktur hingga regulasi pengembangan PLTN dalam negeri.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Herman Darnel Ibrahim, mengatakan pembentukan Tim Persiapan merupakan tahap 1 dari sejumlah rangkaian tahap yang harus dilalui dalam upaya pengembangan PLTN. Setelah pembentukan Tim Persiapan, langkah selanjutnya mengkaji potensi pembangunan PLTN. "Penentuan seberapa besar giga watt (GW) yang dibangun ditentukan apabila tahap 1 ini selesai," kata Herman dalam Energy Corner CNBC pada Senin (31/10).
Herman menyatakan pembangunan PLTN di Indonesia kemungkinan berlokasi di luar Pulau Jawa dan memiliki skala kecil. Produksi daya listrik akan menyesuaikan kebutuhan listrik dari wilayah tertentu. "Tidak ada calon lokasi di Jawa karena akan sangat rumit memilih lokasinya. Jadi kalau masuk ke skala kecil di luar Jawa kapasitasnya berarti disesuaikan dengan listrik di wilayah itu," ujar Herman.
Di kesempatan yang sama, Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) periode 2012-2018, Djarot Sulistio Wisnubroto, mengatakan bahwa persiapan pengembangan PLTN fase pertama sudah dimulai sejak 2009 dan di tinjau oleh Badan Tenaga Atom Internasional atau International Atomic Energy Agency (IAEI).
Meski sudah sampai pada tahap peninjauan oleh IAEI, Drajot mengatakan pemerintah harus lebih serius untuk upaya pengembangan tenaga nuklir sebagai PLTN. "Belum ada kata 'go nuklir' dari pemerintah, otomatis belum ada manajemen artinya belum ada NEPIO, dan belum ada stakeholders involvement. Inilah yang menjadi PR," kata Djarot.
Djarot optimis dalam 40 tahun mendatang Indonesia dapat melangkah lebih jauh dalam upaya pengembangan nuklir melalui akselerasi kemajuan teknologi. Di sisi lain, Djarot menyebut pengembangan tenaga nuklir menjadi sumber energi dalam wujud PLTN membutuhkan pendanaan yang besar hingga mencapai US$ 12, 65 miliar.
Angka ini mengacu pada proyek kerja sama pengambangan PLTN di Bangladesh bersama Rusia berkapasitas 2.400 mega watt (MW). Untuk memperoleh dana sebesar itu, Pemerintah Indonesia diminta untuk menbangun kerja sama pendanaan lewat skema Government to government atau G to G. "Bagaimana pemerintah ini lebih aktif memberikan suatu pendekatan ke negara lain sehingga ada G to G, dapat suatu pinjaman lunak dan sebagainya," ujar Djarot.
