Setelah Dwelling Time, Pemerintah Akan Pangkas Biaya di Pelabuhan

"Jadi konsentrasinya bukan dwelling time lagi, tapi bagaimana biaya logistik tidak naik."
Ameidyo Daud Nasution
18 April 2017, 14:23
Peti pelabuhan
ANTARA FOTO/Didik Suhartono
Proses bongkar muat kontainer di Terminal Teluk Lamong, Surabaya, Minggu (19/3/2017).

Pemerintah telah berhasil menurunkan waktu bongkar muat barang hingga ke luar pelabuhan (dwelling time) menjadi sekitar 2-3 hari. Selanjutnya, pemerintah ingin menurunkan biaya terminal peti kemas di pelabuhan sehingga dapat meningkatkan efisiensi jalur logistik dan distribusi barang.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, salah satu biaya yang disoroti pemerintah adalah Terminal Handling Cost (THC) atau biaya yang dikeluarkan oleh pengguna jasa untuk penanganan peti kemas di dalam terminal, seperti yang ada di pelabuhan. Biaya THC ini masih cukup besar, padahal di sisi lain pemerintah telah berhasil menurunkan dwelling time.

(Baca: Mulai Beroperasi, Tol Tanjung Priok Bisa Tingkatkan Daya Saing RI)

Bahkan, Luhut mengungkapkan, beban THC ini menyumbang 33 persen dari total biaya logistik di Surabaya serta 28 persen di Makassar. Oleh sebab itu, pemerintah akan melihat kembali struktur biaya logistik yang berlaku selama ini. Tujuannya agar biaya THC bisa lebih rendah.

Advertisement

"Di Tanjung Priok ini sekarang akan kami lihat dulu, kalau bisa (THC) dihemat tentu bisa lebih efisien," kata Luhut ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (18/4). Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah juga meminta kantor akuntan internasional Deloitte untuk memformulasikan struktur efisiensi biaya THC.

Menurut Luhut, pengkajian kembali struktur biaya logistik ini merupakan bagian dari persiapan pelabuhan kering Cikarang Dry Port sebagai perpanjangan dari Pelabuhan Tanjung Priok. Jadi, pemerintah berkepentingan melakukan terus penghematan dengan melihat pos-pos biaya yang dapat diperkecil.

(Baca: Jadi Hub Logistik, Waktu Timbun di Pelabuhan Harus Turun 92 Persen)

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan A. Tonny Budiono mengatakan, seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L) akan memetakan biaya-biaya yang dapat dipatok lebih murah untuk mengefisienkan jalur logistik. "Jadi konsentrasinya bukan dwelling time lagi tapi bagaimana biaya logistik tidak naik," kata Tonny.

Namun, dia belum dapat memberitahukan komponen pembiayaan dalam struktur biaya THC yang akan diturunkan. Sebab, hal tersebut masih perlu dibicarakan dengan seluruh pemangku kebijakan terkait. "Karena kami tidak bisa memutuskan sendiri dan harus dibahas bersama stakeholder," katanya.

(Baca: Setahun Berdiri, Pusat Logistik Sumbang Rp 157 Miliar ke Negara)

Sekadar informasi, penguatan logistik dan jalur distribusi memang masuk dalam Paket Kebijakan Ekonomi ke-15 (XV) yang hingga kini masih terus digodok. Dalam paket ini, pemerintah akan kembali fokus pada pembenahan masalah logistik dan arus barang, khususnya biaya dan percepatan arus barang.

Editor: Yura Syahrul
News Alert

Dapatkan informasi terkini dan terpercaya seputar ekonomi, bisnis, data, politik, dan lain-lain, langsung lewat email Anda.

Dengan mendaftar, Anda menyetujui Kebijakan Privasi kami. Anda bisa berhenti berlangganan (Unsubscribe) newsletter kapan saja, melalui halaman kontak kami.
Video Pilihan

Artikel Terkait