Proyek Kereta Cepat, Pemerintah Tunggu Proposal Cina dan Jepang
KATADATA ? Pemerintah menunggu proposal penawaran proyek kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya dari investor Cina dan Jepang. Saat ini, keduanya tengah merampungkan studi kelayakan proyek infrastruktur yang diperkirakan memakan dana Rp 60 triliun tersebut.
Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Dedy Priatna menjelaskan, kedua investor mengajukan dua skema pembiayaan yang berbeda untutk membiayai proyek ini. Pihak Jepang mengajukan skema Viability Gap Fund (VGF), sedangkan Cina berharap mendapatkan revenue guarantee ketika kereta cepat ini beroperasi.
?Jadi Jepang meminta di depan pembayarannya, sedangkan Cina meminta pembayarannya di belakang,? kata Dedy di Gedung Bappenas, Jakarta, Jumat (10/4).
Dedy memberitahu dari tiga tahap studi kelayakan, Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) telah menyelesaikan studi tahap pertama. Sedangkan Cina baru akan memasuki studi kelayakan tahap pertama.
Untuk diketahui studi kelayakan tahap pertama berisi studi proyek secara keseluruhan dan juga keekonomian kereta cepat. Sementara fase kedua berisi hal detail dari penelitian tanah hingga desain dasar proyek tersebut.
?Kami harapkan pada Januari tahun depan, baik Jepang maupun Cina dapat segera memulai studi kelayakan tahap kedua,? kata Dedy.
Dia berharap apabila semua berjalan sesuai jadwal, maka proyek kereta cepat ini dapat segera memulai pembangunan (groundbreaking) pada 2019. Dedy memperkirakan proyek kereta cepat ini akan memakan biaya Rp 60 triliun. Jumlah tersebut dapat berkurang ataupun bertambah mengingat tahapan studi kelayakan belum selesai.
