Sri Mulyani Rombak Anggaran Usai Prabowo Tambah Jumlah Kementerian

Presiden Prabowo Subianto membentuk sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) baru pada kabinet Merah Putih 2024-2029. Dengan adanya perubahan tersebut, Kementerian Keuangan memastikan akan ada perombakan rencana kerja anggaran kementerian negara/Lembaga (RKAKL) dan daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Hal itu diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melalui akun Instagram pribadinya @smindrawati. Sri Mulyani menyampaikannya saat rapat strategis bersama K/L dalam rangka mendukung visi dan misi Prabowo.

“Dengan adanya perubahan dan munculnya K/L baru, perlu dilakukan restrukturisasi terhadap RKAKL dan DIPA untuk sisa tahun anggaran 2024 dan 2025,” tulis Sri Mulyani, Rabu (23/10).

Hal ini akan menjadi pekerjaan rumah besar bagi K/L saat ini. Sebab harus segera diselesaikan dalam kurun waktu sangat singkat.

“Kita berupaya agar berbagai program dari presiden dan wakil presiden dapat segera berjalan dengan tetap mempertahankan prinsip tata kelola yang baik,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani meminta agar komunikasi dan koordinasi terus ditingkatkan, khususnya koordinasi antara Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN RB).

“Untuk K/L yang mengalami perubahan dan badan-badan baru maka dibutuhkan kerja ekstra keras,” kata Sri Mulyani.

Daftar Kementerian di Era Prabowo:

1. Kemenko Bidang Politik dan Keamanan
2. Kemenko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.
3. Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
4. Kemenko Pemberdayaan Masyarakat.
5. Kementerian Hukum
6. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM)
7. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
8. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
9. Kementerian Kebudayaan
10. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi
11. Kementerian Pekerjaan Umum
12. Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman
13. Kementerian Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
14. Kementerian Kehutanan
15. Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
16. Kementerian Transmigrasi dan Percepatan Kawasan Timur Indonesia.
17. Kementerian Koperasi
18. Kementerian Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah
19. Kementerian Pariwisata
20. Kementerian Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
21. Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan