Belanja Kementerian Naik Jadi Rp 1.160 Triliun Usai Sri Mulyani Bertemu Prabowo
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) menjadi Rp 1.160,08 triliun pada tahun pertama kepemerintahan Prabowo Subianto di 2025.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, keputusan tersebut menjadi kesimpulan dari pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Prabowo pada Senin (9/9).
“Jadi untuk belanja K/L yang tadinya di rapat kerja dengan Banggar DPR terakhir itu Rp 1.094,66 triliun, itu hasilnya menjadi Rp 1.160,08 triliun. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan,” kata Isa dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (10/9).
Dengan kenaikan anggaran tersebut, maka belanja non-K/L juga naik dari Rp 1.606,8 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun. Meskipun begitu, Isa memastikan rincian untuk program belanja non-K/L tidak ada perubahan.
Isa mengatakan kenaikan anggaran belanja K/L terjadi karena adanya pergeseran saja. “Karena sebagian kita geser ke belanja K/L dari Rp 556,7 triliun menjadi Rp 491,2 triliun. Ini perubahan yang penting di belanja non-K/L, terutama karena kita geser menjadi belanja K/L,” ujar Isa.
Dia memastikan perubahan anggaran tersebut tidak akan memperlebar defisit APBN 2025. Dalam postur sementara APBN 2025, defisit anggaran disepakati sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto (PDB) untuk menjaga keberlanjutan fiskal.
Dalam paparan Isa, alokasi anggaran belanja pada 2025 ditentukan untuk 85 kementerian dan lembaga. Dari daftar tersebut, lima K/L dengan anggaran belanja terbesar yaitu Kementerian Pertahanan Rp 166,2 triliun dan Polri mencapai Rp 126,62 triliun.
Diikuti anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 166,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,64 triliun, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi mencapai Rp 93 ,6 triliun.
Sri Mulyani Bertemu dengan Prabowo
Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menemui Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan APBN 2025.
“Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden terpilih Prabowo,” kata Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagram pribadinya @smindrawati pada Senin (9/9).
Dengan demikian, Prabowo sebagai calon presiden berikutnya mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan.
Laporan berikutnya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) di DPR dan arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.
“Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam pemerintahan baru 2024-2029,”kata Sri Mulyani.
